RadarJombang.id – Ditemukannya sejumlah proyek rehab SMP Negeri di Jombang yang molor direspons Komisi C DPRD Jombang.
Dalam waktu dekat, Komisi C DPRD Jombang akan turun lapang untuk untuk mengecek sejumlah proyek rehab SMP Negeri yang molor itu.
’’Kami menerima banyak laporan yang masuk terkait sejumlah proyek SMP Negeri yang mengalami keterlambatan. Kita akan segera turun untuk mengetahui kondisi riil di lapangan,’’ kata anggota Komisi C DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi.
Dengan turun lapangan, Mas’ud berharap akan bisa mengurai permasalahan yang ada. Termasuk mengetahui kendala pelaksanaan proyek sehingga molor.
’’Kita perlu cek, apakah masalahnya di kontraktor, atau di dana dari pemerintah, atau apa, termasuk sekolah nanti juga harus menyampaikan pendapatnya, karena mereka yang nanti menggunakan,’’ ungkapnya.
Molornya pekerjaan proyek kerap terjadi setiap akhir tahun. Ia berharap keterlambatan itu bisa segera diatasi dan dicarikan solusi.
’’Jangan sampai molor, apalagi ini fasilitas pendidikan yang sangat dibutuhkan untuk anak-anak belajar,’’ tegasnya.
Sebelumnya, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas P dan K Jombang, Indah Rochani, menyatakan, hingga Jumat (1/11) masih ada tiga proyek rehab SMPN yang molor. ’’Di SMPN 2 Ngoro, SMPN 2 Mojowarno, dan SMPN 6 Jombang,’’ terangnya.
Pekerjaan yang seharusnya selesai akhir Oktober 2024, tapi sampai kemarin belum selesai. ’’Dari perhitungan kemarin (31/10) posisinya masih di angka 80-85 persen,’’ ucapnya.
Kontraktor ini diberikan waktu hingga sepekan ke depan untuk menuntaskan pekerjaannya.
’’Material sudah on-site, mereka minta waktu sepekan, ya kita berikan tapi denda tetap berjalan,’’ imbuhnya.
Dari pemeriksaan yang dilakukannya, keterlambatan itu disebabkan kelalaian kontraktor sendiri.
’’Mereka beralasan kekurangan dana, kami ya tidak mau tahu, kan sudah risiko mereka itu,’’ tegasnya.
Indah membenarkan ada satu kontraktor mengerjakan empat paket sekaligus. Juga satu kontraktor mengerjakan dua paket rehab SMPN.
Terkait pemilihan kontraktor itu, berdasarkan proses lelang di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdakab Jombang. ’’Nama kontraktor itu dipilih ya berdasarkan hasil lelang dari PBJ,’’ ungkapnya.
Salah satu faktor molornya proyek itu diakui karena beberapa kontraktor mengaku tak memiliki dana.
’’Dia sudah berani menawar harusnya dianggap punya dana yang cukup, dan dia harus paham risiko. Kami selaku PPK ya menjalankan sesuai kontrak saja, molor ya disanksi,’’ tegasnya.
Hal yang sama disampaikan Plh Kepala Dinas P dan K Jombang, Wor Windari. ’’Memang ada yang molor, tapi sanksi berlaku, denda berjalan dengan nilai 1/1.000 per hari dari nilai kontrak sudah berjalan,’’ urainya.
Tahun ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang merehab tujuh SMPN. SMPN 6 Jombang Rp 934,5 juta. SMPN 1 Jogoroto Rp 429,7 juta. SMPN 1 Kudu Rp 356 juta. SMPN 1 Kabuh Rp 273,9 juta.
Empat paket ini dimenangkan CV Satria Aji Perkasa dari Kecamatan Tembelang. Pelaksana berdalih kesulitan dana hingga mengakibatkan pekerjaan molor.
Hal yang sama terjadi pada proyek rehab SMPN 2 Mojowarno Rp 727 juta, dan SMPN 2 Diwek Rp 485 juta. Dua paket ini dimenangkan CV Jaya Raya dari Desa Catakgayam, Kecamatan Mojowarno.
Dalam pelaksanaanya juga molor. Keterlambatan proyek juga terjadi di SMPN 2 Ngoro yang dikerjakan CV Karya Pratama dari Kabupaten Blitar.
Saat dikonfirmasi, pelaksana dari CV Satria Aji Perkasa belum merespons. Beberapa kali upaya telepon wartawan belum diangkat. Upaya konfirmasi melalui pesan WhastApp juga belum direspons. (riz/jif/riz)
Editor : Achmad RW