Para wakil rakyat khawatir kondisi ini bakal berdampak pada kinerja pemerintah.
Wakil Ketua DPRD Jombang M Syarif Hidayatulloh mendorong pemkab lebih proaktif melakukan komunikasi ke pemerintah pusat agar segera mendapatkan izin melaksanakan promosi jabatan.
”Saya kira Pemkab Jombang harus lebih proaktif melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Karena saya pikir ini sudah banyak yang kosong,’’ ujar dia kepada Jawa Pos Radar Jombang, Rabu (23/10).
Ia mengatakan, jika tidak segera dilakukan pengisian jabatan yang kosong dikhawatirkan akan menggangu jalannya roda pemerintahan yang nantinya akan berdampak pada pelayanan publik.
”Tentu sedikit banyak akan terganggu. Meskipun diisi Plt kan tidak bisa maksimal, apalagi kekosongan ini dikarenakan pensiunan. Untuk itu harapan saya pemkab harus mempercepat proses promosi ini,” jelas dia.
Dirinya berharap, Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo yang meruapakan salah satu pejabat di Kemendagri bisa meyakinkan Kemendagri untuk memberikan izin melakukan promosi jabatan.
”Saya meyakini kalau intens komunikasi, pasti rekom akan turun,’’ pungkasnya.
Seperti diberitakan, Rencana Pemkab Jombang melakukan pengisian puluhan jabatan kosong setingkat eselon III dan IV kian matang.
Surat izin melakukan pelantikan sudah dikirim ke Kemendagri melalui Gubernur Jawa Timur.
”Jadi kami sudah kirimkan surat izin ke Kemendagri melalui Gubernur Jawa Timur,” ujar Sekdakab Jombang Agus Purnomo saat dikonfirmasi kemarin.
Dirinya menyebutkan, izin dari Kemendagri ini merupakan tahap akhir untuk pengisian jabatan tersebut.
Baca Juga: 5 Kursi Kepala Desa di Jombang Masih Kosong , 2 Segera Terisi
”Proses ini kan sudah lama. Jadi kami juga sudah mendapatkan persetujuan teknis (pertek) dari BKN,” bebernya.
Saat ditanya terkait dengan pengisian jabatan eselon II yang kosong, pihaknya mengaku pengisian eselon III dan IV ini berbeda tahapannya.
Sebab harus melalui seleksi terbuka (selter). ”Kalau itu beda prosesnya,” tegasnya.
Tentunya eselon II ini akan ada tahapan tersendiri. Saat ini ada satu yang kosong, yakni kursi kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jombang.
Sekadar diketahui, kekosongan jabatan di lingkup Pemkab Jombang semakin bertambah.
Per Oktober ini, total ada 43 jabatan eselon III dan IV yang kosong setelah pejabatnya purnatugas.
Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jombang tercatat total ada 22 aparatur sipil negara (ASN) yang purnatugas per 1 Oktober. (ang/naz/riz)
Editor : Achmad RW