RadarJombang.id – Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang terus menyelaraskan dengan arah pembangunan nasional. Khususnya dalam upaya mewujudkan rumah layak huni dukungan dari pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024.
Hal itu dibuktikan pada tahap XVI pelaksanaan BSPS Kementrian PUPR 2024 ini, Kabupaten Jombang mendapat alokasi BSPS sebanyak 244 unit di enam kecamatan yang tersebar di 12 desa.
’’Program ini berasal dari pemerintah pusat melalui Kementrian PUPR,’’ kata Kepala Dinas Perkim Jombang, Agung Hariadi.
Pada tahap sebelumnya telah dialokasikan dan selesai dilaksanakan sebanyak 700 unit rumah di 11 Kecamatan 32 Desa. Percepatan dan evaluasi pelaksanaan BSPS Wilayah I Jawa Timur tahun anggaran 2024 telah dilaksanakan.
’’Kegiatan ini untuk memaparkan hasil pelaksanaan program BSPS kabupaten/kota. Diselenggarakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV Provinsi Jawa Timur,’’ terangnya.
BSPS merupakan program bantuan perbaikan rumah yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat penerima bantuan. Dalam hal ini warga yang terkategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program BSPS dari pemerintah pusat melalui Kementrian PUPR ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak.
’’Program yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah ini sebagai salah satu upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menopang percepatan pengentasan kemiskinan,’’ tambahnya.
Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar. Juga mempunyai fungsi yang sangat dalam sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kulaitas generasi yang akan datang. Serta merupakan pengejewantahan jati diri.
’’Upaya menempatkan bidang perumahan dan permukiman sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya adalah sangat strategis,’’ tegasnya.
Program BSPS ini diharapkan bisa terus dilanjutkan guna mengurangi rumah tidak layak huni (RTLH) yang ada di Kabupaten Jombang.
Program ini bertujuan mendorong dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak huni.
’’Selain itu, juga memberi stimulan masyarakat kurang mampu dalam merehabilitasi tempat tinggalnya. Ini dilakukan agar tempat tinggal mereka memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan,’’ tegasnya.
Strategi Teknis Tekan Kawasan Kumuh di Kabupaten Jombang
Dinas Perkim Jombang terus berupaya meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman. Terlebih sebagai salah satu OPD yang dikawal secara serius dalam mendukung indikator kinerja daerah.
’’Berbagai upaya telah dilakukan untuk terus menekan angka kekumuhan wilayah, tak terkecuali hingga tahun 2024 ini,’’ kata Kepala Dinas Perkim Jombang, Agung Hariadi.
Keseriusan upaya tersebut diimplementasikan dalam kegiatan konkret penanganan kawasan kumuh. Sesuai dengan target rencana yang ditetapkan tahun 2024 yakni sebesar 7,64 hektare.
’’Dengan upaya yang sudah kita laksanakan, realisasinya justru telah mencapai 28,80 hektare,’’ jelasnya.
Peningkatan hasil target ini disebabkan karena adanya integrasi penanganan dari tiga bidang di Dinas Perkim yang bersumber dari baik APBD maupun dukungan APBN.
’’Ini juga terlihat dalam evaluasi dan singkronisasi kegiatan tahun 2024 dan rencana tahun 2025 yang sering dilaksanakan oleh Kementrian PUPR dan Provinsi Jatim,’’ imbuhnya.
Selain itu, upaya yang dilakukan Dinas Perkim Jombang sebagai bentuk pemenuhan syarat utama redines criteria yang dibutuhkan pemerintah pusat adalah dengan menyelesaikan beberapa dokumen pendukung.
Salah satunya dokumen Rencana atau Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
’’Dokumen ini masih dalam proses tahap forum group diskusi (FGD) antar OPD pemangku,’’ imbuhnya.
Dokumen ini menjadi induk rencana program penanganan kawasan permukiman secara umum. Juga dokumen yang akan menjadi pedoman perencanaan program pembangunan dan pengembangan sampai 2045 yang dituangkan didalam Perda.
’’Targetnya dokumen ini tahun 2025 diharapkan sudah menjadi Raperda setelah melalui kajian akademik,’’ tegasnya.
Dinas Perkim Jombang Bangun Ratusan MCK dan Fasum Sanitasi
Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang melalui Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum pada tahun 2024 telah melaksanakan pembangunan sanitasi di sejumlah wilayah Kabupaten Jombang.
Bahkan, tercatat ratusan MCK dan fasum sanitasi dibangun dinas perkim untuk masyarakat sepanjang tahun 2024.
”Salah satu program untuk mencapai 100% akses sanitasi tersebut di antaranya dengan membangun Infrastruktur berupa MCK Individual yang memenuhi persyaratan teknis bagi masyarakat,” terang Kepala Dinas Perkim Jombang Agung Hariadi.
Agung merinci, kegiatan pembangunan MCK dengan anggaran dana alokasi khusus (DAK) 2024 ini dilaksanakan secara swakelola oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang tersebar di 15 desa.
Nilai total pekerjaan yang dilaksanakan Rp 7.830.200.000 dengan target capaian sejumlah 749 unit.
”Di mana masing-masing desa mendapatkan bantuan sosial yang disalurkan kepada KSM untuk dibangunkan WC bagi warga sejumlah 50-55 unit. Dana pembangunan sebesar masing-masing Rp 9.800.000 per unit,” rincinya.
Pemerintah Provinsi Jatim, juga sudah melakukan rapat koordinasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres pelaksanaan DAK Infrastruktur PUPR Tahun 2024.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait progres pelaksanaan DAK infrastruktur sampai dengan triwulan III yang meliputi progres fisik dan keuangan, serta untuk persiapan pencairan tahap II bagi kabupaten/ kota yang belum melaksanakannya.
”Dengan demikian akan dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan paket-paket pekerjaan serta rencana percepatan pelaksanaan DAK fisik infrastruktur PUPR khususnya bidang sanitasi,” tambahnya.
Sampai dengan saat ini, lanjut Agung, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang sudah menyalurkan anggaran DAK bidang sanitasi tahap II kepada KSM sejumlah 69,9% dari total keseluruhan nilai total DAK bidang sanitasi.
”Secara kinerja, Kabupaten Jombang mendapatkan peringkat ke 26 di antara 38 kabupaten/ kota yang ada di Jawa Timur,” imbuhnya. Untuk mengejar target capaian penyaluran tahap III ini, Bidang PSUU bersama tim pendamping (TFL) akan berupaya meningkatkan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan di lapangan dan lebih intensif lagi.
”Termasuk mengadakan koordinasi dengan KSM melalui rapat rutin mingguan sehingga target capaian bisa selesai sesuai spesifikasi teknis dan waktu yang diharapkan,” pungkasnya. (riz/naz)
Editor : Achmad RW