RadarJombang.id – Tak ada lagi paket proyek pekerjaan konstruksi milik Pemkab Jombang yang bakal ditender pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P APBD) 2024.
Waktu yang mepet akhir tahun membuat pemilihan rekanan dilakukan melalui sistem e-purchasing.
Hal itu, diungkap Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdakab Jombang, Joko Murcoyo.
Pihaknya mengatakan, usai berkirim surat 14 Agustus lalu, tak ada lagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengirim berkas untuk segera ditender.
’’Hanya tiga paket dinas PUPR saja, kayaknya sudah tidak ada lagi,’’ katanya.
Saat ini sudah memasuki pertengahan September sehingga proses tender yang akan dilakukan akan cenderung rentan karena memakan waktu.
’’Dilihat dari waktu, normalnya proses tender selama 1,5 bulan, sehingga baru bisa dikerjakan Oktober. Terlalu mepet (akhir tahun),’’ terangnya.
Paket non konstruksi juga demikian, diprediksi sudah tak ada lagi yang akan masuk ke proses tender.
’’Kalupun ada mungkin pakai metode (pemilihan penyedia) lain, seperti e-purchasing yang sudah mulai familiar,’’ ujarnya.
Untuk metode e-purchasing, lanjut Joko, tak masuk dalam kewenangannya.
Prosesnya biasanya akan langsung ke masing-masing pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek.
Baca Juga: Tak Ingin Proyek P-APBD Lelet, Ini Langkah Pemkab Jombang
Sehingga pihaknya tak tahu berapa paket yang menggunakan metode itu.
’’Ketika membutuhkan bantuan teknis kami bantu, karena e-purchasing ini kewenangan PPK,’’ tuturnya.
Tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. ’’Tahun lalu, ketika memasuki perubahan anggaran, masih ada lebih dari 10 paket yang ditender. Paling banyak tahun lalu perbaikan jalan,’’ bebernya.
Tahun ini, tiga paket proyek P APBD dinas PUPR yang ditender seluruhnya perbaikan jalan.
Rekonstruksi jalan Sukodadi-Manduro dengan pagu anggaran Rp 1,2 miliar.
Rekonstruksi jalan Karangpakis-Genenganjasem Rp 1,1 miliar.
Serta paket rekonstruksi jalan Cipir-Banjardowo Kabuh dengan anggaran Rp 1,7 miliar. (fid/jif/riz)
Editor : Achmad RW