RadarJombang.id - Mal Pelayanan Publik ( MPP ) Jombang telah dipindahkan dari Kantor DPMPTSP Jombang ke Ruko Simpang Tiga.
Hanya butuh waktu sekitar dua pekan setelah Pj Bupati Teguh Narutomo memberikan intruksi, pelayanan MPP di Ruko Simpang Tiga Jombang sudah mulai berjalan.
Pemkab Jombang juga sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk pemenuhan sarprasN MPP di Ruko Simpang Tiga Jombang itu.
Pantauan di lokasi, Jumat (9/8) siang, sejumlah stan pelayanan publik dari berbagai instansi sudah mulai membuka pelayanan kepada warga.
Di antaranya dari stan pelayanan milik Kantor Kemenag Jombang, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Pertanahan Jombang, Taspen, KPP Pratama, Dispendukcapil, Bakesbangpol, Dinas PUPR, DPMPTSP untuk layanan OSS, dan Dinkes Jombang.
”Kita mulai buka pelayanan pada Rabu (7/8) kemarin. Sementara ada 12 stan layanan yang sudah buka,” terang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jombang Wor Windari ditemui di lokasi.
Wor windari menerangkan, sejak dilakukan soft launching oleh Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo pekan lalu, pihaknya langsung gerak cepat memindahkan layanan dari kantor DPMPTSP ke MPP Jombang di Ruko Simpang Tiga.
”Soft launching oleh Pj Bupati Jombang sudah dilakukan pekan lalu,” bebernya.
Menurutnya, sejumlah sarana dan prasana MPP Jombang di Ruko Simpang Tiga akan terus ditingkatkan secara bertahap.
Namun untuk sarpras dasar mulai PDAM, Wifi, listrik dan sistem sudah siap.
”Tinggal melengkapi sarana penunjang yang masih dalam proses,” tambahnya.
Baca Juga: Pemindahan MPP ke Ruko Simpang Tiga Jombang Mulai Berjalan, Ini Buktinya
Salah satunya, lanjut Wor Windari, pemenuhan AC di ruangan, mesin antrean serta ruang tunggu yang lebih nyaman dan beberapa sarpras penunjang lainnya.
”Sementara ini kita pakai kipas di ruangan,” bebernya.
Ia menyebut, sejak awal dibuka, MPP di Ruko Simpang Tiga sudah banyak didatangi warga yang mengurus pelayanan.
Pihaknya juga terus berkomunikasi dengan sejumlah instansi lain yang sejak dulu ingin bergabung di MPP.
Misalnya kepolisian yang akan membuka layanan SKCK, Pengadian Agama Jombang yang akan membuka layanan di bidang penyelesaian perselisihan hukum perdata.
Begitupun dengan Bank Jatim yang akan membuka layanan perbankan, serta kantor Imigrasi yang membuka pengurusan paspor.
”Insya Allah ada tambahan empat pelayanan publik,” jelas dia.
Untuk pemenuhan sarpras MPP di Ruko Simpang Tiga yang kurang, pihaknya sudah mengajukan anggaran di P-APBD 2024.
”Pada intinya kami berharap bisa secepatnya dimulai (tambahan empat pelayanan publik). Namun kita butuh waktu terutama untuk fasilitasi sarpras yang akan kita realisaisasikan di P-APBD,” pungkasnya. (ang/naz/riz)
Editor : Achmad RW