RadarJombang.id – Selain suntikan modal dari Pemkab Jombang yang mencapai belasan miliar sejak 2010, PD Perkebunan Panglungan Jombang juga memiliki aset tanah seluas 97 hektare.
Sayangnya, pendapatan yang setorkan ke pemkab setiap tahunnya sangat minim. Malahan kini memiliki utang di bank UMKM Jatim.
Direksi perumda beralasan minimnya setoran ke PAD dikarenakan banyak terserap untuk menggaji pegawai.
”PAD-nya rendah karena digunakan untuk membayar pegawai,” kata Direktur Perumda Perkebunan Panglungan Tjahja Fadjari.
Fadjari mengakui, selain mendapatkan penyertaan modal dari pemkab, Perumda Perkebunan Panglungan mengelola lahan seluas 97 hektare.
”Total lahan kita 97 hektare, untuk komoditas ada porang, cengkeh, kopi, dan kayu,” ungkapnya.
Sementara untuk pendapatan yang disumbang Perumda Perkebunan Panglungan, Fadjari menyebut jumlahnya memang masih kecil. Meski demikian, trennya terus naik.
”Misalnya waktu awal saya masuk itu 2020 PAD masih Rp 69 juta, sedangkan saat 2021, itu tidak ada PAD karena pandemi Covid-19,” ungkapnya.
Pandemi Covid itu, disebut membuat banyak perusahaan tutup karena lockdown, sehingga nyaris tak ada komoditas yang bisa dijual.
Pada 2022, pendapatan Perumda Perkebunan Panglungan mulai kembali membaik, meski totalnya hanya Rp 30 juta.
Sedangkan pada 2023, PAD yang disumbangkan mencapai Rp 99 juta.
”Ini 2024 ini kita targetkan Rp 119 juta,” tambahnya.
Fadjari menyebut alasan PAD yang disetorkan Perumda Perkebunan Panglungan ke pemkab tak bisa besar, salah satunya banyak terserap untuk gaji pegawai.
”Sejak tahun 2023 itu semua pegawai ASN kan ditarik, jadi kita rekrutmen lagi, fresh jadi belajar lagi,” tambahnya.
Pihaknya juga menyebut, PAD yang disumbang itu nilainya berkisar 55 persen dari keuntungan bersih yang diterima perusahaan.
”Jadi, itu sudah termasuk biaya pegawai, termasuk nyicil utang kemarin itu juga, hasil bersihnya separo jadi PAD itu,” pungkasnya. (riz/naz/riz)
Editor : Achmad RW