Radarjombang.id - Inspektorat Jombang harus melakukan audit internal dari program bantuan bibit pisang Mas Kirana.
Selain anggarannya cukup besar hingga Rp 2,1 miliar.
Program bantuan bibit pisang yang disebar ke empat kecamatan di Jombang ini tidak tepat sasaran. Bahkan, tanaman pisang banyak yang mati.
"Sejak semula, 2020 lalu, program ini sudah diwarning banyak aktivis agar dibatalkan," ujar Aan Anshori, Direktur Lingkar Indonesia untuk keadilan (LInK) Jombang, kemarin.
Dia meminta Inspektorat segera melakukan audit internal. Program bibit pisang Mas Kirana itu terlalu tergesa-gesa tanpa perencanaan matang.
Termasuk mempertimbangkan kebutuhan dan psikologis petani yang lain.
"Padahal ini program yang bagus. Saat tender bibit, LSM juga mencurigai prosesnya tidak meyakinkan ada indikasi permainan," katanya.
Karena itu sekarang semuanya sudah terbukti. Program tidak berjalan dengan baik, justru dilakukan pembiaran.
"Program ini berubah jadi dagelan dan lelucon karena ketidakbecusan pemerintah dalam mengelola," sindir Aan.
Sejauh ini, dinas tidak pernah melakukan monitoring, apalagi pendampingan di lapangan. “Hal ini menunjukkan betapa warning empat tahun lalu terbukti,” tegasnya.
Aan menilai, Pemkab Jombang hanya terbukti bagus dalam pemunculan gagasan namun tidak becus mengeksekusi.
Akibatnya dana publik dihambur-hamburkan tanpa kejelasan, bahkan tidak menutup kemungkinan juga disalahgunakan.
"Saya mendesak Pj Bupati Jombang memerintahkan inspektorat mengaudit program ini secara keseluruhan dan melaporkan ke publik," pungkas dia.
Sebelumnya, program pengadaan bibit pisang Mas Kirana 2020 di Dinas Pertanian Jombang menelan anggaran hingga Rp 2,1 miliar.
Dalam pelaksanaannya, program ini tak karuan. Jangankan menuai hasil panen, di tengah jalan banyak pisang mati.
Janji Disperta memfasilitasi kemitraan terkait pemasaran hasil panen juga tak jelas. Bahkan data dan keberadaan 143 ribu bibit pisang tak lagi termonitor. (yan/bin/riz)
Editor : Achmad RW