RadarJombang.id – Karut-marut pengelolaan parkir di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemkab Jombang, mendapat respons dari kalangan ekonom Jombang.
M Thamrin Bey menilai pengelolaan parkir selama ini jadi pekerjaan rumah (PR) Pemkab Jombang yang tak kunjung tuntas.
”Jadi harus ada pengelolaannya, kalau tidak begitu akan semakin carut-marut,” kata Thamrin kepada RadarJombang.id.
Menurut dia, banyak parkir liar tumbuh subur di Jombang.
Beberapa di antaranya berada di ruang atau fasilitas publik yang disediakan Pemkab Jombang.
”Seperti Kebonratu, belum lagi di Alun alun Jombang,” imbuhnya.
Rencana bakal menjalin kerjasama dengan sistem sewa, menurut Thamrin juga harus diikuti dengan aturan yang jelas.
”Jadi kelompok yang dipakai harus terorganisir dengan baik, jangan sampai sudah ada kerjasama larinya tetap parkir liar, harus ada penanggung jawab,” ujar dia.
Begitu juga dengan tarif parkir, menurutnya Pemkab Jombang harus membuatnya lebih jelas.
”Jangan sampai mereka sudah ada kerja sama dengan pemerintah daerah, lalu tarif di sana malah akan menjadi tidak karuan,” tutur dia.
Karena selama ini, kondisi di lapangan tidak ada aturan yang jelas tarif parkir RTH.
Baca Juga: Optimalisasi PAD, Pengamat Minta Pemkab Jombang Perhatikan Parkir Berlangganan
”Sehingga tarifnya berbeda, biasanya sepeda motor sekian ribu rupiah. Waktu ramai jadi naik, ini harus diperjelas. Ada tarif pasti, supaya masyarakat juga tidak dirugikan,” pungkas Thamrin.
Sebelumnya, Pemkab Jombang menawarkan pengelolaan parkir Alun alun Jombang kepada kelompok masyarakat dengan sistem kerjasama sewa lahan hingga kini belum ada keputusan.
Hari ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berencana menggelar pertemuan kembali dengan lima kelompok masyarakat yang selama ini mengelola parkir alun alun.
Namun sampai sekarang, ini belum ada keputusan terkait tawaran kerjasama pengelolaan parkir kawasan alun alun. (fid/bin/riz)
Editor : Achmad RW