RadarJombang.id – Rencana Pemkab Jombang melakukan relokasi warga terdampak longsor yang diakibatkan tanah gerak di Dusun Jumok, Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Jombang masih buntu.
Beberapa kendala jadi penghambat proses relokasi warga terdampak bencana tanah gerak di Wonosalam Jombang itu.
Sekdakab Jombang Agus Purnomo menyampaikan, Pemkab Jombang masih terus berupaya melakukan pendekatan kepada warga terdampak tanah gerak Wonosalam Jombang itu.
”Baik melalui camat, kepala desa maupun tokoh masyarakat, agar warga mau direlokasi,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin.
Dua lahan berupa tanah kas desa (TKD) dan lahan perhutani yang sebelumnya sempat dibahas untuk lahan relokasi, dipastikan batal.
Hal itu setelah mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya akses menuju lokasi yang sulit.
”Pak Pj mengagendakan mencari tanah yang lebih strategis dan aman. Khususnya yang jauh dari titik rawan bencana,’’ tambahnya.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan, adalah membeli tanah perorangan milik warga selanjutnya dihibahkan kepada warga terdampak.
Namun demikian, solusi itu butuh kajian matang. Sebab, masih memerlukan persetujuan warga.
Apakah mereka mau direlokasi ke titik yang ditentukan atau sebaliknya.
“Dalam waktu dekat, Pak Pj mau ke sana (Sambirejo, Red) menginap bersama OPD, sekalian melakukan pendekatan dan meminta persetujuan warga terkait langkah relokasi,’’ jelas dia.
Jika nanti pemkab jadi membeli tanah milik perorangan, maka akan diambilkan anggaran dari APBD Kabupaten 2024.
Bukan diambilkan dari belanja tidak terduga (BTT). ”Insya Allah dari ABPD bukan BTT,’’ tegasnya.
Hingga sekarang, kebijakan setiap kepala OPD berikut kabag dan jajarannya piket di lokasi bencana masih berlaku.
Tak kurang ada lima OPD lintas sektor piket mulai pukul 08.00 - 20.00 dan pukul 20.00 hingga 08.00.
”Selain menjamin keamanan warga, piket itu juga memantau sekaligus pendekatan langsung kepada warga,’’ pungkas Agus. (ang/bin/riz)
Editor : Achmad RW