RadarJombang.id – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) Jombang digelar di Pendopo Kabupaten, Rabu (6/3).
Kegiatan musrenbangkab Jombang itu, mengambil tema “Aviasi Penerbangan” RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2025 Bisa Bertansformasi Menuju Kemakmuran.
Kegiatan musrenbangkab itu, dibuka secara langsung Pj Bupati Jombang Sugiat.
Hadir dalam kegiatan musrenbangkab , Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi dan jajaran Forkopimda Jombang lainnya.
Hadir pula Sekdakab Agus Purnomo dan seluruh kepala OPD di lingkup Pemkab Jombang dan para stakeholders terkait.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kegiatan musrembang yang diinisiasi Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Jombang.
Tahun ini, Musrenbangkab Jombang dikemas layaknya seperti di bandara dan masuk ke dalam pesawat terbang.
Musrenbang mengambil tema “Aviasi Penerbangan”, RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2025 Bisa Bertansformasi Menuju Kemakmuran.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jombang Danang Praptoko mengatakan, setiap tahun ada tradisi yang coba dipertahankan.
Setiap kali pelaksanaan musrebang untuk perencanaan 2025 ada tema-tema tertentu.
”Tahun ini kita bertema tentang Aviasi Penerbangan. Kita gambarkan bersama-sama masuk pesawat besar, yakni Kabupaten Jombang yang penumpangnya itu dari semua elemen baik OPD maupun masyarakat,” katanya.
Danang menambahkan, pesawat tersebut dipiloti Pj Bupati Jombang Sugiat.
Sedangkan bappeda sebagai co-pilot yang mengantarkan seluruh penumpang menuju tujuan yang sudah direncanakan bersama.
”Dalam penyusunan RKPD ini melalui musrenbang desa, kecamatan, hingga kabupaten. Di mana dari sana muncul saran dan masukan,” bebernya.
Dari situlah, RKPD 2025 nantinya fokus pada hilirisasi agribisnis. Di mana itu nantinya kita breakdown menjadi tiga bagian, yakni SDM, layanan publik, dan ekonomi.
”Saat ini yang masih sering menjadi masukan termasuk infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani dan lain sebagainya,” pungkas Danang.
Sementara itu, Pj Bupati Jombang Sugiat mengatakan, Pemkab Jombang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penyusunan dokumen RKPD.
RKPD itu, berfungsi sebagai landasan yuridis dan operasional dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan.
Tentunya, seluruhnya sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan secara bottom up, top down, teknokratis, politis, dan partisipatif.
”Sebagaimana kita pahami bersama, pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,” katanya.
Musrenbang ini perlu komunikasi lintas sektor, lintas urusan, dan lintas kewilayahan.
Karena keberhasilan pembangunan tentunya tidak lepas dari dukungan stakeholders dan seluruh elemen masyarakat.
”Saya berharap dalam musrenbang ini dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih baik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang,” pungkas Sugiat.(yan/naz/riz)
Editor : Achmad RW