JOMBANG – Pengadaan lahan untuk relokasi RSUD Jombang yang rencananya menggunakan tanah kas desa (TKD) milik pemerintah Desa Pandanwangi, kecamatan Diwek hingga kini masih buram.
Sampai saat ini, pemdes belum mendapat kejelasan terkait izin penetapan lokasi serta hasil appraisal untuk lahan relokasi RSUD Jombang itu.
”Setelah tim apprasial turun ke lokasi bulan lalu, sampai sekarang belum ada kabar terbaru lagi dari pemerintah,” ujar Kepala Desa Pandanwangi Asan saat dikonfirmasi kemarin.
Sampai sekarang pihaknya belum mendapat informasi terkait kelanjutan pengadaan lahan dengan pagu anggaran mencapai Rp 40 miliar tersebut.
Hasil apprasial sampai sekarang juga belum turun. Padahal, informasi yang ia dapat dari tim apprasial hasilnya akan keluar satu bulan setelah tim turun ke lapangan.
”Jadi saya tidak tahu sekarang apakah pengadaan lahan itu jadi dilakukan atau tidak,” bebernya.
Mengingat waktunya yang sudah cukup mepet akhir tahun, dirinya memprediksi proyek pengadaan lahan untuk relokasi RSUD Jombang akan gagal dilakukan tahun ini.
”Sepertinya gagal. Tapi, saya santai karena itu programnya pemkab bukan desa,” imbuhnya.
Dikarenakan belum ada kejelasan terkait hasil appraisal, pihaknya juga tidak bisa melangkah untuk mencari tanah pengganti lahan TKD yang nantinya akan ditukar guling.
”Ya belum, karena sampai sekarang belum ada kejelasan,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi terkait progres pengadaan lahan RSUD, Sekdakab Jombang Agus Purnomo belum memberikan keterangan.
Baca Juga: Data Pedagang PCN yang Akan Dipindah ke Pasar Relokasi di Denanyar, Jombang Belum Jelas
Meski terdengar nada sambung aktif, namun beberapa kali telepon ke nomor selulernya belum ada jawaban.
Seperti diberitakan sebelumnya, program pengadaan lahan untuk relokasi RSUD Jombang dengan pagu anggaran mencapai Rp 40 miliar tak berjalan mulus.
Hingga kini, tanah kas desa (TKD) milik Pemdes Pandanwangi, Kecamatan Diwek yang diusulkan pemkab untuk lokasi pembangunan gedung rumah sakit baru nantinya untuk belum mendapat izin penetapan lokasi (Penlok) dari Pemprov Jatim.
”Masih belum, penloknya belum turun,” ujar Sekdakab Jombang Agus Purnomo saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jombang, Rabu (4/10). (yan/naz/riz)
Editor : Achmad RW