JOMBANG – Program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil (bumil) dan balita stunting di Jombang kembali dilanjutkan mulai Jumat (17/11).
Yang berbeda, lanjutan program PMT untuk bumil dan balita stunting itu tak lagi terpusat dan dilakukan Dinkes Jombang, penentuan menu dan penyebaran masakan kini dihandel masing-masing puskesmas.
Agar kejadian PMT berulat untuk bumil dan balita stunting tak terulang kembali, Pj Bupati Jombang Sugiat meminta semua pihak ikut mengawasi.
”Jadi setelah ada kejadian kemarin, penyedia jasa kita hentikan. Dan mulai hari ini (Jumat, Red) sudah kita mulai lagi,’’ ujarnya saat ditemui Jawa Pos Radar Jombang.
Sugiat menambahkan, evaluasi menyeluruh sudah dilakukan setelah program PMT ini menuai polemik.
Misalnya memberi sanksi lisan kepada pihak penyedia.
Termasuk mengubah penanganan yang awalnya dilakukan pihak penyedia, kini ditangani masing-masing puskesmas.
”Kemarin penyedia kita tegur, kemudian tidak dilanjutkan. Sehingga untuk penanganan sekarang dilakukan puskesmas,’’ tegasnya.
Agar pengawasan lebih terkontrol, pihaknya meminta semua pihak turut memantau.
Mulai kepala desa, camat, organisasi kemasyarakatan termasuk masyarakat.
”Insya Allah kali ini pengawasan lebih terkontrol. Karena melibatkan langsung kepala desa, camat serta masyarakat sekitar,’’ terang Sugiat.
Program PMT untuk bumil dan bayi stunting ini diadakan setelah Kabupaten Jombang mendapat insentif fiskal dari pemerintah pusat senilai Rp 3.7 miliar.
Insentif fiskal itu diberikan sebagai bentuk apresiasi Jombang yang telah berhasil menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.
”Namun ada saja hambatannya seperti kemarin, ke depan akan kita evaluasi berkala,’’ tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang drg Budi Nugroho, ketika dikonfirmasi menambahkan, meski sekarang ditangani masing-masing puskesmas, namun pihak penyedia akan tetap melalui e-katalog.
"Karena tersebar seluruh kecamatan, yang dipilih nanti yang realistis dalam pendistribusian," ungkapnya.
Selanjutnya, koordinasi dilakukan antara Dinkes dengan puskesmas. Terlebih, yang mengetahui kondisi riil di lapangan adalah petugas puskesmas sendiri.
Sedangkan menu makan yang diberikan untuk bumil dan bayi stunting tetap mengacu pada dinas dan puskesmas.
"Untuk menu tetap dari teman-teman Dinkes dan puskesmas," pungkas Budi.
Seperti diberikan sebelumnya, program pemberian makanan tambahan untuk balita stunting di Jombang dikeluhkan.
Di Desa Madiopuro, Kecamatan Sumobito misalnya, ada ulat belatung di dalam sayur sop yang diberikan kepada anak balita sunting dan ibu hamil (bumil) dalam acara kegiatan pos pemulihan gizi (PPG), Senin (13/11).
Selain itu, banyak pula temuan makanan yang dinilai tak layak konsumsi. Seperti kondisi pisang yang sudah busuk, sayur yang sudah berubah warna hingga kondisi ayam goreng yang dinilai terlalu kering hingga sulit dicerna.
PT Karya Pariwisata Indonesia sebagai pihak penyedia, mengakui ada human error pada program pemberian makanan tambahan untuk bumil, balita stunting dan wasting.
Selain ada ulat di dalam sayur sop, buah pisang yang diberikan berikut ikan tak memenuhi standar.
Pihaknya juga mengaku sidah menerima soal penghentian kerjasama yang dilakukan Dinkes Jombang pada PT Karya Pariwisata Indonesia itu. (ang/yan/bin/riz)
Editor : Achmad RW