JOMBANG - Pj Bupati Jombang Sugiat kembali mengingatkan ASN di lingkup Pemkab Jombang tak boleh terlibat atau terafiliasi politik dalam Pemilu 2024 mendatang.
Ia tak segan akan memberikan sanski jika ada ASN proaktif maupun terlibat dalam politik praktis.
Hal itu disampaikannya di Stadion Merdeka Jombang, Senin (16/10) sore. Ia mengingatkan, sebagai ASN harus bersikap netral dalam Pemilu.
”ASN sesuai regulasi yang berlaku harus netral,’’ ujar Sugiat kepada sejumlah wartawan.
Ia akan secara terus menerus mengingatkan ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis.
Apalagi terang-terangan mendukung calon yang mengikuti Pemilu 2024 maupun Pilkada 2024 mendatang.
”Berbeda pilihan boleh, tapi jangan sampai terlibat,’’ tegas dia.
Sugiat sendiri akan mengevaluasi netralitas ASN secara berkala.
Jika dalam perjalannya ada temuan, ia tak segan akan memberikan sanksi sesuai kesalahan yang dilakukan.
”Tentu kalau melanggar aturan kita beri sanksi,’’ jelasnya.
Ia berharap, Pemilu di Jombang berlangsung damai dan menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).
”Saya yakin masyarakat Jombang sudah cukup dewasa, perbedaan pilihan adalah hal yang biasa. Namun kerukunan adalah hal utama yang harus kita jaga bersama,’’ terangnya.
Terpisah, Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi menjelaskan, ada daerah yang dikategorikan rawan karena lokasinya terpencil.
Di antaranya, Desa Klitih dan Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan, Desa Kromong, Desa Cupak dan Desa Asem Gede Kecamatan Ngusikan dan Desa Sambirejo dan Desa Carangwulung Kecamatan Wonosalam.
Selain itu, ada juga daerah rawan banjir yaitu Desa Kademangan dan Desa Karobelah, Kecamatan Mojoagung.
”Polres Jombang menyiapkan 386 personel untuk pengamanan Pemilu 2024,’’ jelasnya.
Di wawancara terpisah, Athoillah Anggota KPU Jawa Timur akan melakukan pemetaan daerah daerah di Jawa Timur khususnya Jombang guna meminimalisir potensi konflik.
”Jadi kita akan memetakan daerah yang memerlukan perhatian khusus,’’ ujarnya.
Daerah yang menjadi perhatian khusus itu dikategorikan dalam banyak hal. Misalnya, TPS di pesantren, pendistribusian logistik dan lain-lain.
”Pada dasarnya, semua daerah butuh perhatikan. Nanti kita akan memetakan masing-masing dalam banyak hal,” pungkasnya. (ang/bin/riz)
Editor : Achmad RW