JOMBANG – Proyek pengadaan lahan untuk relokasi RSUD Jombang dengan pagu Rp 40 miliar tak berjalan mulus.
Hingga kini, tanah kas desa (TKD) milik Pemdes Pandanwangi, Kecamatan Diwek yang diusulkan pemkab untuk belum mendapat izin penetapan lokasi (Penlok) dari Pemprov Jatim.
”Masih belum, penloknya belum turun,” ujar Sekdakab Jombang Agus Purnomo saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jombang, Rabu (4/10) kemarin.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Jombang ini juga menyebutkan, beberapa persyaratan agar penlok tersebut turun di antaranya untuk menyusun analisis dampak lingkungan (Amdal).
”Dokumen amdal juga masih proses,” ungkapnya.
Saat ditanya terkait penghitungan nilai TKD yang dilakukan tim appraisal, Agus mengatakan prosesnya juga belum selesai.
”Meskipun hasil tim appraisal itu turun, untuk kita melangkah selanjutnya, tetap mengacu pada penlok,” bebernya.
Meski belum ada kejelasan, dirinya optimistis untuk pengadaan lahan relokasi RSUD Jombang bisa tuntas tahun ini.
”Ya kita usahakan tahun ini selesai. Karena izin lokasi ini harus dikeluarkan dari Pempov Jatim. Karena memang lahannya lebih dari 5 hektare,” pungkas Agus.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Jombang berencana merelokasi RSUD Jombang.
Salah satu pertimbangannya, gedung RSUD yang sekarang dinilai kurang representatif jika mengacu Permenkes 24/2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.
Setelah melalui kajian, pemkab akhirnya mengalokasikan anggaran mencapai Rp 40 miliar dari BLUD untuk pengadaan tanah.
Dalam prosesnya, pemkab mengusulkan TKD milik Pemdes Pendanwangi.
Namun, hingga kini usulan tersebut belum mendapat persetujuan penetapan (penlok) lokasi dari Pemprov Jatim. (yan/naz/riz)
Editor : Achmad RW