JOMBANG – Bappeda Jombang menggelar uji publik pertama penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.
Uji publik yang digelar di Ruang Bung Tomo kantor Pemkab Jombang juga diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta stakeholders terkait.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jombang Danang Praptoko melalui Sekretaris Bappada Noer Hajati mengatakan, tahun depan sudah pergantian kepemimpinan bupati dan wakil bupati.
Sehingga, pemkab perlu menyusun RPJMD 2025-2030. ”Sebelum menyusun RPJMD itu, wajib menyusun KLHS. Sehingga, nanti ada isu-isu apa terkait pembangunan ke depan,” terangnya.
Dalam menyusun dokumen KLHS, pemkab melakukan uji publik dengan mengundang stakeholder termasuk tokoh masyarakat, mahasiswa, dan unsur masyarakat lainnya yang berkaitan dengan pembangunan.
Hal ini, tentu untuk menggali dari seluruh steakholder apa-apa isu yang akan terjadi pada pembangunan ke depannya.
”Pertemuan hari ini, untuk menggali isu-isu apa yang akan dirumuskan, programnya apa, eksekusinya apa, ini nantinya akan dituangkan pada RPJMD,” ungkapnya.
Sebelumnya, bappeda juga sudah melakukan penyusunan KLHS RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) 20 tahunan.
Pada saat uji publik pertama, dirumuskan ada sembilan isu. ”Berdasarkan diskusi saran masukan akhirnya menjadi enam isu karena akar permasalahannya sama,” katanya.
Beberapa isu itu di antaranya pergeseran budaya, pengelolaan sampah, kualitas air dan udara yang cenderung menurun, kemampuan wilayah.
”Isu-isu itu isu makro pada saat pembahasan RPJPD. Harapan kami di RPJMD isu-isu lebih mengerucut lagi. Hasil hari ini akan dirumuskan lagi, kalau ada kesempatan nanti kita uji publik lagi sebelum dikirim ke Pemprov Jawa Timur untuk dilakukan validasi,” pungkasnya.(yan/naz/riz)
Editor : Achmad RW