JOMBANG - Pembangunan pasar relokasi untuk pedagang tumpah di kawasan Pasar Citra Niaga (PCN) hingga kini masih buram.
Meski pemkab sudah menggelontorkan anggaran puluhan miliar untuk menyiapkan lahan 2022 lalu, hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah pusat terkait kejelasan proyek pasar relokasi itu.
Selain itu, dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) untuk pasar relokasi yang akan dibangun di Denanyar itu juga baru disusun.
"Ada beberapa persyaratan dokumen yang harus dilengkapi untuk pembangunan pasar menggunakan anggaran APBN," ujar Kepala Bappeda Jombang Danang Praptoko saat dikonfirmasi (5/9).
Ia mengaku, sejumlah persyaratan sudah dilengkapi termasuk pengadaan lahan dan sertifikatnya, DED (detail engineering design) juga sudah disusun. "DED juga sudah kita konsultasikan ke Kementerian PUPR," katanya.
Hanya saja, memang untuk dokumen Amdal masih belum disusun. Mengingat penyusunan Amdal tersebut baru dianggarkan pertengahan 2023 ini.
"Untuk penyusunan juga membutuhkan waktu empat bulan," bebernya.
Danang menegaskan, pihaknya terus intens berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk bisa meraih anggaran pembangunan fisik pasar dari pusat.
Sebab, jika mengandalkan dari APBD tentu sangat berat. "Yang jelas kita masih berusaha untuk meraih alokasi APBN itu. Karena untuk pembangunan melalui APBD jelas tidak mungkin," katanya.
Dirinya juga berharap, anggaran itu turun berbarengan dokumen yang disiapkan juga selesai.
"Ya harapan kami dokumen selesai anggaran juga turun. Semoga ada keajaiban dan tahun 2024 bisa dianggarkan," pungkasnya.
Untuk diketahui, pada 2021, Pemkab Jombang mengalokasikan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk pengadaan lahan pasar.
Pemkab berhasil meyakinkan DPRD nantinya pembangunan fisik pasar dibantu pemerintah pusat. Program akhirnya gagal meski proses studi kelayakan dan aprraisal sudah berjalan.
Lokasi yang dipilih TKD Denanyar. Selanjutnya, pada 2022, pemkab kembali menganggarkan sekitar Rp 23 miliar. Lokasi yang dipilih tetap TKD Denanyar.
Hasil appraisal mengacu tahun 2021 sebesar Rp 600 ribu per meter2. Anggaran sebesar Rp 23 miliar hanya untuk membebaskan lahan seluas 3,7 hektare TKD Denanyar, padahal Lahan yang dibutuhkan 5 hektare.
Pemkab menyebut pengadaan lahan dilakukan bertahap sebab menyesuaikan kemampuan anggaran. Pada Rabu (28/12) pemkab akhirnya membayar lunas 39 bidang tanah pengganti.
Selanjutnya, pada 2023 pemkab tidak mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kekurangan lahan 1,3 hektare untuk memenuhi luas lahan 5 haktare yang dibutuhkan.
Pemkab terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, namun hingga September, bantuan yang diharapkan belum ada kejelasan. (yan/naz/riz)
Editor : Achmad RW