JOMBANG - Bupati Jombang Mundjidah Wahab mutasi sekaligus promosi ASN di lingkup Pemkab Jombang, kemarin (6/9) pagi.
Total ada 125 pejabat yang dilantik mulai jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP), administator, pengawas, kepala sekolah hingga kepala puskesmas.
Rinciannya, tiga jabatan pimpinan tinggi pratama hasil seleksi terbuka, 60 jabatan administratur dan pengawas setingkat eselon IV dan III, 57 kepala sekolah dan lima kepala puskesmas.
”Dengan pelantikan ini, Alhamdulillah kekosongan jabatan sudah terisi. Termasuk hasil seleksi JPTP,’’ ujar Bupati Mundjidah Wahab.
Dia menyebut, kekosongan jabatan eselon II B sudah terisi. Mulai tiga jabatan hasil seleksi JPTP. Meliputi Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan yang dijabat Sri Surjati.
Sebelumnya ia menjabat Sekretaris Dinas Tenaga Kerja. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan dijabat Sudiro Setiono yang sebelumnya Camat Jombang.
Serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Endro Wahyudi yang sebelumnya Camat Ngoro.
Selain itu, ada beberapa pejabat yang dimutasi ataupun promosi. Seperti Dian Yunitasari Kabid Kebudayaan kini menjabat Sekretaris Dinas P dan K, Heru Cahyono Pamong Budaya Ahli Muda Sub Koordinator Kesenian menjadi Kabid Kebudayaan Dinas P dan K.
Selain itu, M Eryk Arif Kabid Humas Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika naik jabatan menjadi Camat Peterongan, dr Hendri Marzuki yang sebelumnya Kasi Pelayanan Medis dan Keperawatan dipromosikan menjadi Direktur RSUD Ploso.
Sementara itu, pergeseran posisi jabatan juga terlihat. Seperti Heri Prayitno Camat Megaluh yang dimutasi menjadi Camat Jombang, Sholahuddin Camat Peterongan dimutasi menjadi Camat Megaluh.
Meski begitu, dia tak menampik saat ini masih ada sekitar enam pejabat di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang yang belum diisi.
Alasannya, rekom dari Kemendagri memang belum turun. ”Jadi yang Dispendukcapil ada enam belum dilantik. Kita menunggu SK Kemendagri belum turun,’’ jelas dia.
Jika rekomendasi dalam dekat turun, maka pihaknya akan langsung melakukan pengisian berikut pelantikan.
”Ya rekom itu kewenangan sana (Kemendagri). Namun harapan kita segera turun agar segera dapat dilakukan pengisian,’’ imbuh Mundjidah.
Menurut bupati, mutasi dalam hal jabatan adalah hal biasa sebagai bentuk penyegaran agar kinerja di lingkup pemerintah berjalan optimal.
”Harapannya dengan pelantikan ini kinerja teman-teman dalam melayani masyarakat bisa optimal. Saya harapkan yang dilantik langsung bekerja mewujudkan Jombang berkarakter dan berdaya saing,’’ pungkasnya.
(ang/bin/riz)
Editor : Achmad RW