JOMBANG - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI Abdul Halim Iskandar menyapa masyarakat di Balai Desa Losari, Kecamatan Ploso, kemarin (30/9).
Pada acara tersebut, Gus Menteri, sapaan akrab Haim Iskandar, mendukung penuntasan persoalan kesehatan.
”Kami mendukung percepatan maupun program yang diadakan untuk menuntaskan persoalan kesehatan,” ujar dia mengawali sambutannya.
Salah satu program yang dijalankan pemerintah untuk menuntaskan persoalan kesehatan adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
”Kami mengingatkan, masyarakat yang ingin ikut JKN BPJS Kesehatan jangan diniati golek tombo (cari obat), melainkan sodaqoh,” imbuh menteri kelahiran Jombang, 14 Juli 1962 INI.
Putra pasangan KH Muhammad Iskandar dan Nyai Hj Muhassonah Hasbullah juga mengajak para kepala desa untuk mendukung pemerintah melakukan percepatan dalam menuntaskan permasalahan kesehatan.
Sebab, dengan gotong royong melalui program JKN maka persoalan kesehatan di tingkat desa akan berkurang.
”Harapan kita permasalahan kesehatan di tingkat desa selesai. Sehingga, salah satu beban kita dapat teratasi,’’ jelas dia.
Ia menyebut, dana desa (DD) yang direalisasikan setiap tahunnya belum bisa mengcover pembayaran BPJS Kesehatan untuk warga.
Namun, dana desa bisa digunakan untuk sosialisasi, advokasi, dan edukasi yang berkaitan dengan program JKN.
”Saat ini dana desa belum bisa mengcover iuran BPJS. Namun, saya yakin, jika dana desa nanti bisa direalisasikan Rp 5 miliar per desa maka bisa menanggung iuran BPJS,’’ terangnya.
Alasannya, dana desa sejak awal tujuannya diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan demi meningkatkan perekonomian masyarakat.
”Karena tujuan awal dana desa adalah untuk pembangunan. Dan sebenarnya, jaring pengaman sosial itu bukan kewajiban pemerintah desa, namun tugas utama dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional sehingga itu tidak dibebankan ke desa,” terangnya.
Di tengah tengah sambutannnya itu, Halim juga sempat bergurau soal pencairan bantuan lansung tunai (BLT) kepada warga kurang mampu.
Ia mengimbau kepala desa, jika mencairkan BLT harus diserahkan kepada ibu-ibu, bukan bapak-bapak.
”Makanya kepada kepala desa saya sering berpesan kalau mencariakn BLT jangan ke bapaknya atau anaknya, tapi ke ibunya. Kalau dikasih bapaknya nanti cari malah buat beli rokok, ini-itu. Tapi, kalau ibunya tidak mungkin. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan digunakan untuk kebutuhan keluarganya,’’ pungkasnya. (ang/naz/riz)
Editor : Achmad RW