JOMBANG – Usai menggelontorkan anggaran puluhan miliar untuk pengadaan lahan pasar di Denanyar, Kecamatan Jombang pada 2022 lalu, hingga kini belum ada kejelasan terkait pembangunan pasar yang dijanjikan pemkab Jombang.
Kalangan dewan mempertanyakan tindak lanjut program pembangunan pasar di Denanyar yang sekaligus untuk merelokasi pedagang pasar tumpah di kawasan Pasar Citra Niaga (PCN) Jombang.
"Pada waktu komisioning dengan dinas perdagangan dan perindustrian (Disdagrin), kami juga menanyakan terkait pembangunan pasar di Denanyar itu," ujar Ketua Komisi B DPRD Jombang Sunardi (10/8) kemarin.
Dirinya menambahkan, memang dari penjelasan disdagrin, masih belum ada kejelasan pembagunan pasar tersebut. "Kami mendorong agar pemkab proktif menanyakan ke pemerintah pusat," katanya.
Ia mengungkapkan, karena pemkab sudah menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk pembelian lahan. ”Program ini harus tetap berjalan. Karena kita sudah menyiapkan lahannya,” tuturnya.
Ia mendesak pada 2024 mendatang sudah ada kejelasan terkait pembangunan pasar itu. "Paling tidak tahun depan sudah ada progres pembangunan," tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Disdagrin Jombang Suwignyo tak menampik untuk anggaran pembangunan pasar dari pemerintah pusat hingga kini belum turun.
"Karena itu Ibu Bupati (Mundjidah Wahab) langsung. Kita memang mau dianggarkan akan tetapi belum dapat informasi," katanya.
Saat ini pemkab juga sedang melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. "Kalau seandainya nanti dinas PUPR maupun Pak Sekda datang langsung pasti ada kepastian," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, rencana pembangunan pasar untuk relokasi pedagang di PCN Jombang belum jelas. Hingga kini (4/8), upaya pemkab melobi pemerintah pusat belum membuahkan hasil.
Padahal pemkab sudah menggelontorkan anggaran puluhan miliar untuk menyiapkan lahan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jombang Danang Praptoko, mengaku masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebutuhan pembangunan pasar.
”Jadi karena kebutuhan (anggaran) besar di atas Rp 100 miliar, maka kita coba mencari akses pendanaan dari APBN,” katanya, Jumat (4/8).
Upaya dan lobi itu sampai sekarang masih terus dilakukan. Termasuk bersama Bupati Mundjidah Wahab mulai berkomunikasi dengan Kementerian PUPR, Bappenas, hingga Kementerian Perdagangan. ”Kaitannya untuk mencari peluang, apalagi proses APBN berliku-liku,” imbuh dia.
Hingga saat ini, belum ada kepastian. Pemerintah pusat juga belum memberi sinyal apakah ada pembangunan pasar atau tidak.
”Yang jelas terakhir waktu mendampingi Ibu Bupati (Mundjidah Wahab) di Bappenas sudah kami sampaikan semua, harapannya bisa positif,” lanjut Danang. (yan/naz/riz)
Editor : Achmad RW