JOMBANG – Wacana penghapusan tenaga non ASN atau tenaga honorer lingkup pemerintah termasuk pendidikan sempat membuat gusar para tenaga honorer.
Namun kini semua honorer di Jombang sudah bisa bernafas lega. Sebab, honorer akan tetap dipekerjakan.
’’Dalam surat edaran kemenpan-RB, disebutkan kalau pemerintah daerah masih membutuhkan tenaga honorer, maka masih boleh dilanjutkan,’’ kata Bambang Suntowo, kepala BKPSDM Jombang, kemarin.
Di Jombang sendiri masih ada enam ribu tenaga honorer. Mayoritas berada pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Pada SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 dijelaskan, penghapusan tenaga non ASN berlaku mulai 28 November 2023.
Namun kebijakan itu masih belum akan dilakukan. Sebab, tenaga non ASN masih dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
Ada tiga poin penting yang disampaikan dalam SE itu. Termasuk meminta PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non ASN.
Utamanya yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non ASN dalam basis data BKN.
Tidak boleh ada pengurangan pendapatan, dan tidak diperbolehkan mengangkat pegawai non ASN baru.
Praktis, surat edaran tersebut juga berlaku bagi dunia pendidikan. Yang juga masih mempekerjakan guru tidak tetap (GTT) alias guru honorer.
’’Sesuai SE kemenpan, GTT tetap dipekerjakan dan diberikan gaji sesuai dengan biasanya. GTT masih bisa mengajar seperti biasa,’’ kata Senen, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
GTT tak perlu khawatir. Sebab, tenaga GTT di sekolah masih sangat dibutuhkan, untuk menutupi kekurangan ribuan guru.
’’Idealnya memang kita kurang ribuan guru. Tapi kebutuhan kita sudah bisa diatasi dengan teman-teman GTT dan PTT,’’ jelasnya.
Senen mengaku sudah mengusulkan 2.241 tenaga guru untuk TK, SD dan SMP. Hanya saja, usulan itu tidak mungkin diwujudkan pemkab dalam waktu dekat.
’’Pasti semua bertahap, tidak mungkin dipenuhi semua. APBD tidak sanggup untuk menggaji tambahan sebanyak itu,’’ ungkapnya.
Untuk sementara, kekurangan guru diatasi GTT. Seperti di SMPN Bandarkedungmulyo, yang mempekerjakan tujuh GTT. Lima diantaranya sudah masuk dapodik, namun yang memiliki NUPTK baru tiga.
’’Karena saking kurangnya, kami mengangkat guru dengan surat tugas kepala sekolah,’’ kata Agus Widodo, kepala SMPN Bandarkedungmulyo.
Agus mengatakan, ia mengangkat dua guru baru karena sudah tidak ada lagi guru yang longgar. Semua guru sudah bekerja sampai batas maksimal. Di SMPN Bandarkedungmulyo kekurangan guru PAI dan guru bahasa daerah.
’’Guru PAI yang sangat kami butuhkan, karena kita tidak bisa menugaskan guru lain untuk mengajar PAI,’’ jelasnya.
Untuk mengangkat guru baru, Agus juga sudah meminta restu kepada komite sekolah dan bidang pembinaan ketenagaan dinas P dan K.
’’Agar tak salah melangkah, kami sudah meminta izin kepada komite dan dinas. Karena sangat kurang, akhirnya semua setuju,’’ bebernya. (wen/jif/riz)
Editor : Achmad RW