JOMBANG – Lahan seluas 3,7 hektare di Desa Denanyar, Kecamatan/Kabupaten Jombang yang dibeli Pemkab Jombang Rp 22,6 miliar tahun lalu, mangkrak.
Hingga pertengahan tahun ini rencana pembangunan pasar belum jelas karena menunggu keputusan pusat.
Pantauan di lokasi, lahan itu berada di samping jalan kabupaten di antara areal pertanian yang sudah ditanami padi. Tak ada plang ataupun tanda yang menerangkan bahwa lahan itu merupakan aset pemkab.
Hanya di bagian tengah terdapat lahan kosong tanpa ada tanaman. Lainnya lebih banyak padi yang sudah menguning.
Kades Denanyar Ayub Effendi mengatakan, sejak dibeli Pemkab Jombang akhir tahun lalu, tanah kas desa itu sudah tak lagi menjadi kewenangan desanya.
Sebab, sudah ada tanah pengganti yang diberikan dengan luas yang lebih banyak. ”Sudah milik kabupaten,” katanya.
Lantaran sudah bukan aset desa itulah maka tak ada tanaman apapun lahan di antara persawahan tersebut. Sehingga sekarang dibiarkan kosong.
Lahan yang terdapat tanaman padi menurut Ayub, merupakan lahan yang tidak dibeli Pemkab Jombang. ”Yang kosong itu saja milik kabupaten, jadi di situ ditanami apa saja rugi. Seperti sebelah barat tahun lalu juga rugi,” ujar dia.
Meski sebelumnya ada rencana pengadaan lahan akan dilanjutkan, namun sampai sekarang belum ada perkembangan lebih lanjut.
”Nggak ada, artinya sampai saat ini belum ada konfirmasi ke desa kalau ada tambahan. Jadi ya nggak tahu dilanjutkan atau tidak,” ujar Ayub.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang Suwignyo mengatakan, lahan yang sudah dibeli tahun lalu seluas 3,7 hektare itu memang sementara dibiarkan kosong.
Rencana melanjutkan pembebasan lahan juga dipastikan tahun ini tidak ada anggaran lagi. ”Jadi di Denanyar tahun ini tidak ada pembebasan tanah,” katanya.
Dia menyebut, ada beberapa pertimbangan kenapa pembebasan lahan tak berkelanjutan. Salah satunya lahan seluas 3,7 hektare dinilai sudah cukup untuk pembangunan pasar.
”Insya Allah 3,7 hektare ini cukup. Tapi, entah lain waktu ada perubahan lagi saya tidak tahu,” imbuhnya.
Saat ditanya rencana pembangunan pasar daerah, Suwignyo belum berani memastikan. Alasannya, pembangunan bergantung keputusan pemerintah pusat.
”Tetap akan dibangun pasar, tapi menunggu. Kami belum tahu pastinya kapan, Insya Allah dana dan pelaksanannya dari pusat,” ujar dia.
Sehingga bisa ditebak, lahan tersebut bakal nganggur lebih lama. Selain bergantung keputusan pemerintah pusat, Pemkab Jombang juga belum menganggarkan kebutuhan pembangunan pasar baru nanti.
”Pemerintah daerah yang jelas belum menganggarkan, karena cukup besar. Bergantung rejekinya Jombang, bisa tidak nyunggek dana yang ada di pusat,” pungkas Suwignyo. (fid/bin/riz)
Editor : Achmad RW