JOMBANG – Rencana relokasi pasar tumpah di kawasan sekitaran PCN Jombang hingga kini masih buram. Kekurangan lahan seluas 1,3 hektare untuk pembangunan pasar yang rencana dianggarakan pada P-APBD 2023 hingga kini masih buram.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Kabupaten Jombang Suwignyo mengatakan, lahan yang dibutuhkan untuk relokasi pedagang di kawasan PCN sekitar 5 hektare.
Pada 2022 lalu, pemkab sudah berhasil membeli lahan seluas 3,7 hektare yang dianggarkan melalui P-APBD 2022 mencapai Rp 22, 6 miliar. ”Kurangnya lahan sekitar 1,3 hektare,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (8/7) kemarin.
Sesuai rencana awal, pengadaan lahan tambahan seluas 1,3 hektare akan dianggarkan pada P-APBD 2023 ini sebesar Rp 15 miliar. Namun demikian, rencana itu terancam batal. ”Untuk lahan tambahan tidak dianggarkan melalui P-APBD ini,” bebernya.
Ia menegaskan juga pengadaan lahan yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 15 miliar itu juga tidak dianggarkan melalui APBD 2024. "Kalaupun ada nanti melalui P-APBD 2024," tuturnya.
Batal dianggarkan tambahan pengadaan lahan tersebut, lanjut Suwignyo, dikarenakan kemampuan anggaran yang dimiliki pemkab tidak mencukupi. ”Aggarannya itu tidak ada,” tegasnya.
Sehingga, dirinya juga masih belum mengetahui pasti kapan akan dilakukan pembangunan. ”Untuk pembangunan, yang jelas disiapkan dulu lahannya. Karena yang dibutukan 5 hektare," pungkasnya.
Untuk diketahui, setelah gagal terealisasi pada 2021, Pemkab Jombang kembali melanjutkan program pengadaan lahan untuk relokasi pedagang pasar tumpah di kawasan sekitaran PCN Jombang. Dari hasil studi kelayakan tahun sebelumnya, lokasi yang dipilih, yakni TKD milik Desa Denanyar, Kecamatan Jombang.
Pemkab membutuhkan lahan sekitar 5 haktare. Pengadaan dibuat dalam dua termin. Pada 2022 pemkab menganggarkan sekitar Rp 23 miliar untuk membeli TKD milik Pemdes Denanyar, Kecamatan Jombang seluas 3,7 hektare. Sementara kekurangannya sekitar 1,3 hektare akan dianggarkan sekitar Rp 15 miliar dari P-APBD 2023.
Program ini sempat menuai penolakan dari Fraksi PDIP. Selain menilai penganggaran yang dinilai kurang efektif, waktu itu belum ada sosialisasi dengan pedagang. Namun, demikian dalam perkembangannya usulan program ini tetap didok masuk dalam P-APBD 2023. Dan hingga kini belum ada tanda-tanda dimulainya pekerjaan di lokasi. (yan/naz/riz)
Editor : Achmad RW