JOMBANG – Pembongkaran 5 bangunan puskesmas di Kabupaten Jombang di tengah lelang disorot kalangan dewan. Wakil Ketua Komisi D Jombang menilai tindakan itu sembrono.
”Saya menyayangkan sekali langkah itu, karena proses lelangnya belum selesai tapi bangunan lama sudah dibongkar. Kasihan masyarakat,” kata Syarif kepada Jawa Pos Radar Jombang, Minggu (18/6).
Menurutnya, harusnya pemkab memikirkan banyak hal sebelum membongkar gedung puskesmas. Langkah itu sebagai antisipasi ketika ada hal yang tak diinginkan terjadi. ”Misalnya proyeknya gagal lelang dan sebagainya terus bagaimana, tentu jadi problem serius,” tanya dia.
Sepengetahuan dirinya, selama ini proses pembongkaran gedung lama dilakukan setelah ada penetapan pemenang lelang atau sekalian include dengan pemenang tender. ”Kalaupun terpisah, kan idealnya ada pemenang lelang, baru dibongkar setelahnya bisa tanda tangan kontrak,” bebernya.
Kalau belum ada pemenang lelang tapi dibongkar, lanjut Syarif, seolah-olah dinas sudah tahu bakal ada pemenang lelang. Padahal dalam proses lelang kemungkinan gagal juga tinggi, apalagi kegiatan pembangunan gedung dan anggarannya besar. ”Ini dinas harus bisa menjelaskan, menurut saya dinas cenderung sembrono,” bebernya.
Dia lantas mengingatkan agar antisipasi dilakukan sejak awal. Terlebih selama ini banyak ditemukan di lapangan pengerjaan proyek fisik bermasalah.
”Sudah banyak kasus bangunan fisik jauh dari yang kita inginkan. Seperti kasus pasar, makanya kita wanti-wanti pemkab atau dinas juga memikirkan itu,” lanjut lelaki yang akrab disapa Gus Sentot ini.
Terlebih saat ini masih dalam proses tender, sangat penting agar prosesnya benar-benar diawasi dan memastikan pelaksana bisa bekerja profesional.
”Makanya saya minta tolong benar-benar dicek peserta lelang, yang sudah di-blacklist jangan boleh ikut lagi. Apalagi ini di ujung pemerintahan Ibu Bupati Mundjidah dan Wabup Sumrambah,” tutur Syarif.
Dia lantas mengingatkan persoalan pembangunan puskesmas yang pernah bermasalah beberapa tahun sebelumnya. Diharapkan tahun ini tak kembali terjadi.
”Kasus seperti proyek Puskesmas Peterongan dulu, ada juga di Ngoro dan Puskesmas Mojowarno, jangan sampai terulang lagi tahun ini. Karena kami sudah capek dengan pembangunan yang terus jadi sorotan,” lanjut dia.
Karena itu, menurut Syarif, proses lelang harus dilakukan dengan hati-hati. ”Saya yakin ibu bupati sudah mewanti-wanti ke dinas untuk hati-hati. Karena belajar dari kasus kemarin sehingga harus ada evaluasi saat proses lelang,” kata Syarif.
Dari hasil penelusuran Jawa Pos Radar Jombang di lokasi, tiga bangunan puskesmas lama sudah dibongkar di antaranya gedung Puskesmas Mojoagung, Puskesmas Perak dan Puskesmas Bandarkedungmulyo. Sementara dari keterangan dinas kesehatan sebelumnya, kelima-limanya bangunan lama sudah dibongkar.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Jombang Budi Nugroho belum memberikan respons. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp termasuk beberapa kali upaya telepon ke nomor selulernya juga belum ada jawaban.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdakab Jombang Joko Murcoyo menerangkan, lelang lima proyek pembangunan puskesmas saat ini belum selesai. ”Belum, sesuai tahapan sekarang pembuktian kualifikasi sampai 27 Juni,” kata Joko.
Dikatakan, berdasarkan koordinasi dengan PPK proyek, saat ini bangunan sudah dibongkar. ”Iya sudah dieksekusi terlebih dahulu, di luar paket kegiatan fisik. Jadi, ada pembongkaran sendiri, karena mendahulukan penghapusan aset,” imbuh dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, tahun ini, pemkab mengalokasikan anggaran mencapai Rp 24,4 miliar untuk merehab lima gedung puskesmas. Lima puskesmas yang dirombak itu meliputi Puskesmas Tapen dengan pagu anggaran Rp 4,3 miliar, Puskesmas Mojoagung anggaran Rp 6,8 miliar, Puskesmas Blimbing Kesamben Rp 3 miliar, Puskesmas Perak Rp 5,3 miliar serta Puskesmas Bandarkedungmulyo dengan pagu anggaran Rp 4,7 miliar. (fid/naz/riz)
Editor : Achmad RW