Kepala Disperta Jombang M Rony menjelaskan, dalam penyusunan peta itu pemkab sudah bekerja sama dengan tenaga ahli dari salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) di Jawa Timur. Jadwal atau rencana kerja juga sudah ditetapkan. ”Jadi setelah sosialisasi di 17 kecamatan, dilanjutkan FGD di tingkat desa,” kata Rony kepada Jawa Pos Radar Jombang, Rabu (7/6) kemarin.
Dijelaskan, survei dilakukan tenaga ahli di desa untuk memastikan kondisi di lapangan. ”Mereka mengecek atau verifikasi lapang, karena konsultan sudah memiliki data atau peta spasial. Sekarang dicocokkan dengan pemangku kepentingan di desa, mulai dari perangkat desa, poktan, gapoktan hingga kasun,” imbuh dia.
Dicontohkan, pendataan saat ini berlangsung di dua kecamatan. Masing-masing Kecamatan Kudu dan Kecamatan Kabuh. ”Hari ini (kemarin) terus berjalan. Pagi tadi di Kudu dan sore di Kabuh, jadi satu hari ada dua seksi, Universitas Brawijaya menerjunkan empat tim,” ujar Rony.
Menurutnya, survei terus dilakukan hingga pertengahan Juli nanti. Sebab, sesuai jadwal atau rencana kerja, program itu berjalan hingga Desember nanti. ”Jadi Juli-Agustus tahapannya pengerjaan analisis penentuan LP2B, dilanjutkan Agustus-September verifikasi melalui FGD masing-masing desa di 17 kecamatan,” tutur dia.
Selanjutnya, pada September, lanjut Rony, tahapannya diskusi penyusunan dan pembahasan raperda penetapan LP2B. Serta Oktober presentasi laporan akhir. ”Oktober-Desember itu pembahasan raperda LP2B,” ujar Rony.
Dijelaskan, program itu dilakukan sebagai langkah awal sebelum perda itu didok. ”Jadi kita memastikan lahan ini apakah benar masuk zona hijau atau sebagian zona kuning atau justru merah. Tahapan itu sekarang kita laksanakan,” kata Rony.
Untuk diketahui, penyusutan lahan pertanian yang terjadi secara masif setiap tahunnya menjadi perhatian pemkab. Tahun ini, pemkab mengalokasikan anggaran mencapai 1,7 miliar dari APBD 2023 untuk menyusun peta lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
Pendataan dilakukan di 20 kecamatan atau meninggalkan Kecamatan Wonosalam lantaran masuk kawasan holtikultura. Tahun ini dilakukan di 17 Kecamatan, lantaran tahun lalu sudah melakukan kegiatan serupa di tiga kecamatan. Masing-masing Kecamatan Jogoroto, Megaluh dan Kecamatan Ploso. (fid/naz/riz)
Editor : Achmad RW