”Semuanya tentu untuk kenyamanan warga masyarakat Kabupaten Jombang, agar minimal saat mudik jalan sudah lebih baik dan layak,” terang Agung Setiaji, Kabid Bina Marga PUPR Kabupaten Jombang, Senin (17/4) kemarin.
Agung menjelaskan, sejak awal Ramadan, tak kurang dari 40 ruas jalan di 21 kecamatan yang telah ditangani. ”Jadi kami ada 4 UPT yang setiap hari punya kegiatan melakukan perbaikan jalan. Selain itu, ada tim URC juga,” lanjutnya.
Untuk perbaikannya, Agung juga menjelaskan seluruhnya dikerjakan menggunakan hotmix. Meskipun bentuknya masih dilakukan dengan cara sistem tambal sulam. ”Jadi sebelumnya memang sudah kita petakan, mana jalan kabupaten yang titik kerusakannya lumayan parah, yang lubangnya dalam dan jadi jalur mudik. Penanganan ini nantinya dilakukan UPT,” lontarnya.
Sementara, tim unit reaksi cepat (URC) juga berjalan menambal lubang jalan lain yang tidak tercover UPT. Pekerjaan URC lebih banyak menyasar kerusakan jalan yang belum terjadwal kegiatan UPT. ”Jadi untuk URC ini sifatnya insidentil, saat ada laporan dari masyarakat secepat mungkin kita berupaya untuk perbaiki. Metodenya juga sama, tambal sulam menggunakan hotmix,” imbuhnya.
Dengan memaksimalkan kegiatan pemeliharaan jalan bisa membantu kelancaran warga beraktivitas terutama membentu kelancaran arus mudik-balik. ”Jadi kami juga terus berupaya untuk menyediakan layanan jalan yang memang layak dan baik, itu menjadi komitmen kami di dinas,” pungkasnya.
Dinas PUPR Ajak Masyarakat Terlibat Aktif Susun RDTR
SEMENTARA itu, Dinas PUPR Jombang menggelar Konsultasi Publik I Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Kecamatan Ploso. Kegiatan itu, dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ploso (15/3). Kegiatan konsultasi publik bertujuan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan dan warga terkait pengembangan berkelanjutan yang akan diterapkan di kawasan RTDR di Kecamatan Ploso.
Hadir dalam kegiatan itu, beberapa perwakilan lembaga dan stakeholder, di antaranya tenaga ahli, perwakilan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, perwakilan pelaku usaha industri di Kecamatan Ploso. Ada pula perwakilan Kecamatan Ploso dan perwakilan dari setiap desa yang masuk ke dalam delineasi RDTR wilayah perencanaan Ploso yaitu 13 desa di Kecamatan Ploso.
Kegiatan konsultasi publik I dibuka Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kabupaten Jombang Agus Andrianto mewakili Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang Bayu Pancoroadi. Dalam sambutannya, Kabid Tata Ruang dan Pertanahan Agus Andrianto menyampaikan bahwa dokumen RDTR diperlukan di Kabupaten Jombang untuk pengaturan ruang dan mendukung kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) serta penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG). ”Konsultasi publik ini salah satu syarat pemenuhan kelengkapan administrasi untuk persetujuan substansi RDTR di Kementerian ATR/BPN, sehingga penting untuk menjadi perhatian kita bersama,” terang Agus.
Acara itu, juga dihadiri beberapa narasumber, yakni tenaga ahli penyusun RDTR wilayah perencanaan Ploso, Sub Koordinator Pemanfaatan Ruang Wilayah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, dan Camat Ploso. ”Kami memaparkan terkait isu-isu pengembangan wilayah di Kecamatan Ploso, konsep penataan ruang wilayah perencanaan Ploso dan tanggapan terhadap materi RDTR WP Ploso,” imbuhnya.
Dalam sesi diskusi yang berjalan dengan sangat interaktif itu, para perangkat desa secara aktif memberikan berbagai informasi terkait kondisi eksisting maupun masukan yang bersifat umum mengenai wilayah perencanaan Kecamatan Ploso. Peserta juga aktif memberikan saran dan masukan yang membangun terhadap penyusunan RDTR wilayah perencanaan Kecamatan Ploso. ”Masukan-masukan tersebut dituangkan ke dalam berita acara konsultasi publik yang ditandatangani oleh para pemangku kepentingan yang hadir,” pungkasnya. (riz/naz/riz) Editor : Achmad RW