’’Dalam penyusunan APBD kami sudah mengikuti juknis sesuai aturan. Di sana tidak disebutkan untuk THR bagi tenaga honorer,’’ katanya, kemarin (4/4).
Agus mengatakan, belum ada aturan yang bisa dijadikan pijakan pemkab untuk memberikan THR honorer. ’’Sebelum melangkah, kami harus memiliki pedoman pada aturan yang berlaku,’’ jelasnya.
Selama ini, honorer Pemkab Jombang memang tidak pernah mendapatkan insentif lebih saat hari raya. Hal ini disayangkan koordinator Forum Honorer Jombang, Ipung Kurniawan. Ia berharap, pemkab lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer.
’’Selama ini, untuk honorer pemkab tidak pernah ada THR. Padahal guru honorer SMA/SMK ada THR atau gaji 14,’’ kata Ipung. Setiap tahun, guru dan tenaga honorer yang bekerja di SMA/SMK serta SLB rutin mendapatkan THR. Nilainya Rp 900 ribu seperti insentif yang diterima setiap bulan.
Praktis, guru honorer PAUD, SD, SMP hanya menerima insentif Rp 300 ribu per bulan yang dicairkan setiap tiga bulan sekali. Sementara untuk GTT yang statusnya THK-2 nilainya Rp 700 ribu perbulan.
Sementara untuk GTT yang mengajar di sekolah pedalaman mendapatkan honor Rp 1 juta per bulan, ditambah Rp 500 ribu untuk uang transportasi. GTT pedalaman yang mendapatkan honor Rp 1 juta tidak boleh menerima insentif Rp 300 ribu.
GTT yang mendapatkan insentif mengajar dengan SK kepala dinas. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang terakhir mengangkat GTT 2019, sebelum ada larangan mengangkat tenaga honorer. Guru honorer juga mendapatkan gaji dari sekolah melalui dana BOS. Nilainya tidak sama di setiap sekolah. (wen/jif/riz)
Editor : Achmad RW