”Kita bekerja sama dengan pihak luar. Nggak dilelang, kita pakai swakelola tipe dua,” terang Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Jombang M Rony kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Rony mengatakan, sampai saat ini penyusunan peta perlindungan itu belum dimulai. Pihaknya masih merampungkan administrasi terkait kerja sama dengan rekanan. ”Jadi sampai sekarang belum dimulai, mudah-mudahan akhir bulan ini, proses administrasi selesai,” kata Rony dikonfirmasi, Jumat (17/3) kemarin.
Diakui, semula pada Maret seluruh tahapan persiapan itu rampung. ”Rencananya Maret ini sudah mulai administrasinya, ternyata masih belum ada PKS (Perjanjian kerja sama),” ujar Rony.
Karenanya, pihaknya saat ini tengah melengkapi seluruh adminitrasi yang dibutuhkan sekaligus membentuk tim. ”Rencana awal kerja sama dengan lembaga ahli di Jawa Timur,” imbuh dia.
Dijelaskan, pemetaan dilakukan sebagai tindak lanjut Perda 10/2021 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Jombang 2021-2041. Dalam aturan itu, salah satu pasalnya mengatur terkait kawasan pangan berkelanjutan. ”Jadi kita mem-breakdown perda RTRW yang sudah dibuat, menurunkan atau menerjemahkan itu,” kata Rony.
Data yang dihimpun berdasarkan Perda 10/2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jombang 2021-2041 menyebutkan, dalam pasal 27 ayat 2 tertulis kawasan tanaman pangan memiliki luas kurang lebih 38.149 hektare. Diarahkan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan menyebar di 20 kecamatan, atau meninggalkan Kecamatan Wonosalam lantaran masuk kawasan holtikultura.
Seperti diberitakan sebelumnya, penyusutan lahan pertanian yang terjadi secara masif setiap tahunnya menjadi perhatian pemkab. Tahun ini, pemkab mengalokasikan anggaran mencapai 1,7 miliar dari APBD 2023 untuk menyusun peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Jombang M Rony membenarkan terkait program pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. ”Jadi begini, ini merupakan inisiatif dewan (DPRD Jombang). Sudah dianggarkan Rp 1,7 miliar. Insya Allah caturwulan ketiga diproses menuju finishing,” kata Rony dikonfirmasi, Selasa (28/2).
Ia menambahkan, sebenarnya tahun lalu kegiatan penyusunan peta LP2B sudah berjalan. Hanya saja, karena anggaran terbatas sehingga hanya bisa menyentuh tiga wilayah kecamatan saja, yakni Kecamatan Jogoroto, Megaluh dan Ploso. ”Saat ini kita proses survei ke 17 kecamatan, karena tahun lalu sudah 3 kecamatan sehingga nanti ada 20 kecamatan, minus (Kecamatan) Wonosalam,” imbuh dia. (fid/naz/riz) Editor : Achmad RW