“Kalau memang melanggar aturan ya harus segera direvisi,” ujar Miftahul Huda Wakil Ketua Komisi C DPRD Jombang, kemarin. Dia sendiri merasa heran karena dinas semudah itu bisa mengeluarkan PBG. Padahal, jelas-jelas reklame menabrak aturan yang ada.
”Aturan yang sudah dibuat itu harusnya ditaati. Apabila pemkab sendiri yang menabrak aturan bagaimana masyarakat mau patuh pada aturan. Yang bikin saja menabrak aturan,” sindir Huda sapaan akrabnya. Hal ini menjadi perhatian lebih karena pemkab dinilai teledor.
”Apa jangan-jangan ada oknum yang bermain. Sehingga proses perizinan bisa berjalan meski melanggar aturan,” ungkapnya.
Menurutnya, bukan hanya PBG yang dibatalkan. Satpol PP juga harus segera turun tangan melakukan tindakan tegas. ”Apabila terus dibiarkan. Maka akan muncul reklame-reklame baru yang akan melanggar aturan. Karena ini saja pemkab melakukan pembiaran,” tegas Huda.
Hal senada disampaikan Kartiyono Sekretaris Komisi A DPRD Jombang, yang menyebut pelanggaran regulasi seperti sekarang ini seharusnya tidak terjadi. ”Kalau sudah terbit izin kan lucu. Apa kerja pemkab sekarang hanya di balik meja saja,” ujarnya.
Semestinya, lanjut dia, saat ada pihak-pihak yang mengajukan izin, kemudian ditindaklanjuti oleh tim yang turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Pasti ada laporan bahwa sesuai atau sebaliknya melanggar aturan. ”Saya rasa pemkab ini teledor. Sampai menabrak aturan,” pungkas Kartiyono. (yan/bin/riz)
Editor : Achmad RW