Ketua KPU Jombang Athoillah mengatakan, dari hasil koordinasi yang dilakukan pihaknya, kebutuhan anggaran Pilkada diusulkan sebesar Rp 72 miliar. ”Untuk kebutuhan anggaran Pilkada kita sudah menghitung, kemarin sudah kita serahkan ke pemda dan kita mengajukan Rp 72 miliar,” ujar dia kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin (2/2).
Ia mengaku, usulan anggaran Pilbup tersebut sudah diserahkan ke Pemkab Jombang. Namun, hingga sekarang belum ada jawaban alias masih berproses. ”Sudah kita serahkan ke pemda tapi belum ada pembahasan,” tambahnya. Sesuai rencana, jadwal pembahasan usulan anggaran Pilkada 2024 dibahas pada P-APBD 2023. ”Ya karena Pilkadanya masih tahun depan,” terangnya.
Atok, sapaan akrabnya mengakui, usulan anggaran Pilkada lebih besar dari anggaran penyelenggaraan Pilkada sebelumnya. ”Ya Pilkada periode sebelumnya kisaran Rp 46 miliar,” papar dia.
Menurut dia, naiknya usulan anggaran tersebut dikarenakan beberapa hal. Salah satunya honor PPK (panitian pemilihan kecamatan) maupun PPS (panitia pemungutan suara) ikut naik. Belum lagi untuk kebutuhan kegiatan penyelenggaran tahapan Pilkada lainnya. ”Tentu salah satunya karena honor PPK dan PPS naik, implikasi terhadap kebutuhan anggaran ikut naik juga,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, menyongsong Pilkada 2024, Pemkab Jombang sudah memiliki persiapan terkait anggaran. Sejak tiga tahun terakhir, pemkab sudah menyiapkan dana cadangan untuk pelaksanaan Pilkada. Jumlahnya mencapai sebesar Rp 60 miliar. ”Untuk anggaran Pilkada sudah disiapkan, kita sudah saving anggaran sejak beberapa tahun terakhir,” terang Sekdakab Jombang Agus Purnomo.
Dikonfirmasi terpisah, M Nasrulloh, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang menambahkan, dana sebesar Rp 60 miliar telah disisihkan sejak tiga tahun terakhir. ”Jadi ini tahun ketiga kami mencadangkan anggaran (Pilkada). Per tahun Rp 20 miliar, jadi kalau tiga tahun, sudah Rp 60 miliar,” lontarnya. (ang/naz/riz) Editor : Achmad RW