Enam kecamatan tersebut di antaranya Kecamatan Kecamatan Gudo, Ngoro, Bareng, Mojowarno, Jogoroto dan Kecamatan Diwek. Bupati Mundjidah didampingi Sekdakab Jombang Agus Purnomo, sejumlah kepala OPD terkait lainnya di lingkup Pemkab Jombang.
Dari jajaran kecamatan nampak hadir camat, forum koordinasi pimpinan kecamatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, perwakilan dari organisasi perempuan dan kemasyarakatan, kepala desa, delegasi desa, kepala UPTD, kepala sekolah. Kegiatan musrenbang berjalan lancar dan kondusif.
”Melalui forum musrenbang ini, saya berharap dapat menghasilkan masukan, usulan maupun saran-saran serta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang lebih baik dan mewujudkan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat," ungkap Bupati Mundjidah saat membuka musrenbang di Kecamatan Diwek.
Tahun 2024 merupakan awal dari perencanaan menengah dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 yang nantinya akan dipimpin oleh seorang penjabat bupati. "Hal itu tetap menjadi semangat kita bersama untuk menjadikan Jombang semakin maju, religius, dan berkarakter,” lanjutnya.
Bupati Mundjidah menyampaikan, beberapa kebijakan pembangunan daerah untuk penyusunan perencanaan tahun 2024 mengalami beberapa penyempurnaan. Di antaranya, kebijakan prioritas yang diharapkan lebih bermanfaat dan berbagi peran dengan sumber pendanaan lain, seperti ADD, DD maupun pendapatan desa yang difokuskan beberapa program.
Prioritas program tersebut, yakni peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan sarana prasarana ibadah dan peningkatan layanan publik melalui digitalisasi layanan sampai tingkat desa. ”Kebijakan kegiatan prioritas kecamatan di tahun 2024, kami anggarkan melalui program pagu indikatif kewilayahan (PIK),” terang bupati.
Program PIK difokuskan untuk infrastruktur yang mendukung peningkatan perekonomian dengan tujuan mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan memperhatikan indikator pembangunan di kecamatan.
Yaitu luas wilayah, jumlah penduduk miskin, jumlah desa, keterjangkauan wilayah, status indeks desa membangun, dan kawasan strategis. ”Tentunya berdasarkan dari indikator pembangunan tersebut jumlah besaran anggaran setiap kecamatan berbeda-beda. Pagu indikatif kewilayahan ini sudah dimulai tahun 2023, di mana kita sudah menyiapkan anggaran untuk setiap kecamatan,” ujar Bupati Mundjidah.
Masing-masing kecamatan akan mendapatkan program PIK pada 2024. Di antaranya Kecamatan Mojowarno akan mendapat alokasi anggaran PIK sebesar Rp 1.135.028.246, Kecamatan Bareng sebesar Rp 1.241.757.096, Kecamatan Ngoro sebesar Rp 1.226.531.721, Kecamatan Gudo sebesar Rp 878.302.592. Selain itu, Kecamatan Diwek juga akan mendapat alokasi anggaran PIK sebesar Rp 1 068.243.901 dan Kecamatan Jogoroto sebesar Rp 1.012.808.840.
Alokasi anggaran diprioritaskan untuk kegiatan infrastruktur. Anggaran tersebut bisa dialokasikan melalui rapat musrenbang dengan mekanisme persetujuan bersama atas usulan prioritas yang disepakati melalui musrenbang desa atau pra musrenbang di kecamatan.
”Kami berharap adanya program pagu indikatif kewilayahan ini, pembangunan kewilayahan di Kabupaten Jombang dapat dirasakan oleh semua masyarakat dan mampu untuk meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan perangkat daerah dengan aspirasi kebutuhan masyarakat,” tutur Bupati Mundjidah Wahab.
Dikatakan bupati, pembangunan yang telah dilaksanakan bersama oleh pemerintah Kabupaten Jombang dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Jombang selama kurun waktu empat tahun ini, secara umum telah menunjukkan berbagai perubahan dan keberhasilan. (ang/naz/riz) Editor : Achmad RW