Hadir juga dalam kegiatan Wabup Sumrambah, Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi, Sekdakab Jombang Agus Purnomo, Kepala Bappeda Jombang Danang Praptoko dan jajaran pejabat Forkopimda Jombang serta para pejabat di lingkup Pemkab Jombang. Tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi perempuan dan organisasi masyarakat hingga kalangan akademisi juga hadir. ”Terima kasih atas kehadiran seluruh peserta, semoga kesediaan peserta merupakan satu bentuk mendukung pembangunan Kabupaten Jombang 2024 lebih bermanfaat dan lebih maju,” kata Bupati Mundjidah.
Dikatakan, forum konsultasi publik merupakan langkah awal sebelum nantinya diteruskan dalam musrenbang. ”Jadi forum hari ini supaya kita memperoleh masukan, saran dan penyempurnaan sebagai dasar melakukan penyusunan dokumen tahunan Pemkab Jombang. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam forum OPD, lalu forum gabungan OPD serta puncaknya 9 Maret pelaksanaan Musrenbang RKPD 2024,” imbuh dia.
Kegiatan musrenbang dilaksanakan berjenjang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten hingga pusat. ”Setelah itu dilanjutkan ke provinsi maupun ke pusat. Ini adalah tahapan yang harus dilalui. Karena itu kami undang seluruh tokoh untuk hadir dalam forum ini,” ujar Mundjidah.
Dia mengajak seluruh pihak untuk menuangkan segala pengetahuan dan pikiran dan pengalamannya untuk diintegrasikan dalam masing-masing pandangan. Tujuannya untuk memacu pembangunan. ”Mari bekerja sekuat tenaga, berpikir cerdas, kreatif dan melakukan aktivitas lugas agar target pembangunan 2024 dapat tercapai maksimal,” tutur dia.
Forum konsultasi publik ini dilaksanakan tahun ini, sementara pelaksanaan ada pada tahun depan. Bupati menegaskan, dalam masa transisi, proses pembangunan harus terus berjalan. ”Karena itu, pembangunan tahun depan merupakan produk bekerja kita hari ini. Karena setahun sebelumnya sudah harus tersusun perencanaanya untuk pembangunan tahun berikutnya,” ujar Mundjidah.
Menurut Mundjidah, ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan tahun depan. Di antaranya paling utama terkait infrastruktur jalan. ”Untuk tahun ini infrastruktur kita alokasikan Rp 84 miliar, baik untuk jalan dan jembatan. Itu belum termasuk di PAPBD nanti yang Inysa Allah bisa Rp 100 miliar lebih,” tutur dia.
Sementara tahun depan, bupati berharap alokasi anggaran infrastruktur ditingkatkan lagi. ”Dari APBD murni Insya Allah tahun depan mencapai Rp 100 miliar,” lanjut Mundjidah.
Kedua, lanjut dia, terkait Taman Tirta Wisata yang butuh perhatian serius. ”Sesuai apa yang disampaikan Ketua DPRD Jombang, ini menjadi PR besar kita semua,” kata Mundjidah.
DPRD Berikan 10 Masukan Program
SEMENTARA itu, Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi dalam forum konsultasi publik memberikan sedikitnya 10 masukan ke pemkab. Mulai dari bidang infrastruktur hingga peningkatan PAD dari destinasi wisata.
”Pertama untuk infrastruktur jalan harus menjadi prioritas dengan penambahan pembiayaan. Baik untuk perbaikan dan utamanya untuk pemeliharaan,” kata Mas’ud, Kamis (19/1) kemarin.
Manurutnya, anggaran pembangunan insfrastruktur perlu ditambah mengingat anggaran penanganan jalan rusak belum maksimal. ”Ini demi kelancaran transportasi masyarakat. Artinya ini kita sampaikan sesuai masukan seluruh elemen masyarakat melalui reses dan pantauan komisi yang membidangi. Mari bersama kita rancang sedemikian rupa, sehingga 2024 semakin baik proses pembangunan infrastruktur di Jombang,” ujar Mas’ud.
Kedua, lanjut Mas’ud, persoalan sampah harus ditangani secara serius. ”Tidak hanya di Dinas PUPR tetapi di perkim, DLH di mana persampahan menjadi permasalahan di seluruh negara dan kabupaten/kota. Mari bersama kita tangani persampahan supaya tidak menjadikan pandangan yang sangat mengecewakan masyarakat,” tutur dia.
Ketiga berkaitan investasi. Menurut Mas’ud para investor yang masuk ke Jombang diharapkan bisa dipermudah untuk proses perizinan. ”Tidak terlalu banyak meja yang harus dilewati. IMB yang menjadi PBG sudah menjadi permasalahan sendiri, sudah disampaikan pak Presiden Jokowi. Artinya kalau menjadi keluhan dari banyak pihak,” lanjut dia.
Selanjutnya berkaitan persoalan tenaga honorer. Menurut Mas’ud, pada 2023 menuju 2024, pemkab harus secara masif segera menindaklanjuti persoalan itu. Baik honoer ataupun tenaga non-ASN yang belum ada kejelasan. ”Saran DPRD ada terobosan baru mengatasi, ini mau dikemanakan mereka. Sedangkan seluruh OPD masih memerlukan tenaga mereka,” ujar Mas’ud.
Persoalan sungai hingga saluran untuk pertanian turut menjadi masukan berikutnya. Sebab, merupakan salah satu kelancaran sektor pertanian. ”Karena aliran air untuk kepentingan para petani demi kelancaran semuanya harus mulai dikaji dan diperbaiki. Banyak sekarang yang buntu dan tidak lagi jalan, karena beberapa tidak tersentuh program pemerintah untuk kepentingan petani,” tutur dia.
Persoalan pupuk bersubsidi yang selama ini menjadi persoalan klasik, lanjut Mas’ud, juga harus terurai. ”Karena saya pernah didatangi petani pukul 21.00 datang ke rumah ketok pintu, mereka poktan tidak bisa membeli pupuk,” lanjut dia.
Selain itu, terkait Pokok Pikiran DPRD Jombang, lanjut Mas’ud, hendaknya terakomodir sesuai dengan perundang-undangan serta telah terdata di sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). ”Sesuai menu pokok pikiran itu kriterianya juga sesuai paparan Kepala Bappeda Jombang maupun koordinasi dengan provinsi,” tutur Mas’ud.
Rencana relokasi RSUD Jombang diharapkan tahun depan sudah bisa terlaksana dan bisa selesai sehingga bisa dioperasikan pada tahun berikutnya. ”Karena kami selama 15 hari kebelakang mulai pukul 21.00 sampai waktu tertentu tidak memenuhi syarat. Banyak pasien yang tiduran di lorong, ini persis di pasar. Ada beberapa lorong juga sempit sekali,” beber dia.
Persoalan itu, menurut dia, harus terselesaikan tahun depan. ”Karena masa transisi, sehingga ke depan bisa menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat,” tutur Mas’ud.
Terakhir, lanjut Mas’ud, terkait peningkatan PAD dari sektor wisata, juga perlu dilakukan. ”Karena banyak lahan wisata yang perlu dikembangkan, misalnya Taman Tirta Wisata,” kata Mas’ud. (fid/naz/riz) Editor : Achmad RW