”Rapat banmus ini kami membahas agenda dewan bulan depan. Dalam pembahasan tadi, kami menyepakati untuk meminta laporan serapan APBD 2022,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (30/11) kemarin.
Politisi PKB senior di DPRD Jombang mengingatkan, pada 24 Desember nanti, semua kegiatan apa pun baik berupa fisik akan berakhir. ”Sehingga kami ingin tahu program apa yang sudah berjalan atau yang belum di masing-masing OPD,” tuturnya.
Terlebih lagi, mengaca serapan APBD 2021 kemarin, SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) sangat tinggi, tembus hingga Rp 500 miliar. Sehingga dewan mewanti-wanti tahun ini jangan sampai terulang tahun ini. ”Tahun kemarin SiLPA mencapai ratusan miliar. Itu artinya masih banyak program yang gagal dilaksanakan,” ungkapnya.
Menurutnya, di saat pandemi masih belum berakhir sampai sekarang, tentunya penggunaan anggaran harus bisa dikelola secara efektif, sehingga betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat. ”Program kerja harusnya berjalan sesuai dengan yang direncanakan,” katanya.
Saat ditanya besaran serapan APBD 2022 hingga saat ini sudah berapa persen, Mas’ud mengaku masih belum mendapat laporan itu. ”Kami belum bisa ngomong apakah masih 60 persen, sudah 90 persen atau berapa? Tunggu saja minggu depan,” pungkasnya.
Sementara saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon ke nomor selularnya, M Nasrullah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang belum bisa memberikan keterangan terkait persentase serapan APBD 2022. ”Maaf saya masih ada giat dengan Wakil Bupati Sumrambah,” pungkas Nasrullah. (yan/naz/riz) Editor : Achmad RW