”Meski ini proyek provinsi, seharusnya juga memperhatikan proses pengairannya seperti apa,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.
Dia menyebut, proyek tersebut seharusnya memperhatikan dampak yang ada. Sehingga bisa segera diantisipasi apa yang menjadi persoalan di masyarakat. ”Jangan malah ada pembiaran, justru merugikan masyarakat,” kata dia.
Memang proyek tersebut juga untuk kepentingan masyarakat. Hanya saja, pada saat pelaksanaan juga harus memperhatikan dampaknya. ”Bila dampak ini tidak teratasi, maka proyek kami minta dihentikan,” tegas politisi PKB tersebut.
Selain itu, pihaknya meminta OPD terkait untuk menjembatani petani dengan BBWS. Harapannya, cepat ada solusi terbaik yang tidak merugikan petani. ”Kami minta OPD terkait, baik Dinas Pertanian maupun PUPR tinjau lokasi. Apa yang menjadi keluhan masyarakat dicatat dan disampaikan ke pemerintah provinsi,” saran Mas'ud.
Ia meyakini bila ada bantuan campur tangan dari pemerintah daerah, maka BBWS pasti langsung merespons dengan cepat apa yang menjadi keluhan masyarakat. ”Untuk itu kami minta segera turun tangan,” pungkasnya. (yan/bin/riz)
Editor : Achmad RW