”Sebagaimana diketahui bersama, KJS dihapuskan. Padahal masih sangat dibutuhkan masyarakat miskin non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ujar Ketua Komisi D DPRD Jombang Erna Kuswati, Rabu (12/10).
Dari hasil hearing terungkap, besaran pembiayaan yang dikeluarkan pemkab untuk program KJS mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Dari hasil rekapitulasi dinkes serta RSUD Jombang dan RSUD Ploso, diketahui pada 2021, anggaran yang terserap untuk pelayanan KJS rumah sakit mencapai Rp 6 miliar. ”Tahun lalu total anggaran yang tersedot biaya rumah sakit sebesar Rp 6 miliar, tahun ini angkanya turun menjadi Rp 3,3 miliar,” terangnya.
Untuk mencari solusi terkait hal ini, wakil rakyat mendorong dilakukannya revisi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2017, tentang jaminan kesehatan. ”Salah satu solusi dari kami, yakni revisi Perbup Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan. Sekaligus, menambah ketersediaan anggaran yang dibutuhkan bagi masyarakat miskin apabila berobat,” ujarnya.
Khusus terkait revisi perbup, wakil rakyat menyebut jika hal itu harus dilakukan sebagai payung hukum. Agar ke depan, bisa memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin non DTKS, serta tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari. ”Revisi perbup merupakan bagian dari adanya payung hukum. Karena kita semua pasti tidak menginginkan ada risiko di kemudian hari,” pungkas Erna.
Pertemuan digelar di ruang Komisi D DPRD Jombang. Tampak hadir Kepala Dinas Kesehatan Jombang drg Budi Nugroho, Kepala Dinas Sosial Hari Purnomo, Plt Direktur RSUD Jombang juga Direktur RSUD Ploso.
Seperti diberitakan sebelumnya, KJS, program yang diluncurkan sejak 2014 dihentikan Pemkab Jombang setelah adanya rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Karena program KJS sudah dihentikan, bupati meminta masyarakat mendaftar BPJS Kesehatan mandiri sesuai kemampuan. ”KJS tidak diperbolehkan sama BPK, untuk itu segenap masyarakat ikut BPJS. Memang setiap bulan kita membayar iuran, tapi anggaplah itu sodaqoh, diniati ikhlas, sodaqoh untuk kemanusiaan,” ungkap Bupati Jombang. (yan/naz/riz) Editor : Achmad RW