Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang, M Nashrulloh, menuturkan, hingga kini pemkab ngebut menyelesaikan aset yang belum bersertifikat. Berdasarkan sertifikat yang keluar sampai Juli, ada ratusan objek aset yang sudah bersertifikat. ’’Januari sampai dengan Juli sudah ada 241 sertifikat,’’ kata Nashrulloh, Rabu (3/8).
Ratusan aset itu terdiri dari beberapa objek. Meski tak disebutkan secara rinci, ada lima objek yang paling banyak. ’’Ada jalan, sekolah, pustu (puskesmas pembantu, Red) dan saluran serta tanah stren (sepadan sungai, Red),’’ imbuhnya.
Jumlah itu diprediksi bakal terus bertambah. Seiring tahapan sertifikasi sampai saat ini masih berlangsung. Masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sudah mengirim berkas ke BPKAD. Ditindaklanjuti ke ATR/BPN Jombang.
Seperti diberitakan sebelumnya, rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait banyaknya aset daerah belum bersertifikat ditindaklanjuti serius pemkab. Sejak awal tahun, ada sekitar 1.058 bidang yang belum bersertifikat.
’’Setiap bulan kita diminta laporan ke MCP (Monitoring Center For Prevention) KPK,’’ kata M Nashrulloh. Pihaknya bekerja sama dengan BPN/ATR terus mengupayakan percepatan seritifikasi aset daerah. (fid/jif/riz)
Editor : Achmad RW