”Penyertaan modal itu untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan keuntungan. Pemerintah harusnya punya parameter untuk itu, apalagi anggaran yang akan digelontorkan yang saya ikuti mencapai belasan miliar,” ujar Achmad Sholikhin Ruslie salah satu pemerhati publik di Kabupaten Jombang.
Terlebih lagi, dua perumda tersebut diketahui masih belum memberikan sumbangsih yang konkret dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan, belum bisa menunjukkan kemajuan setelah ada perombakan direksi di tubuh perumda tersebut. ”Sebelum memberikan penyertaan modal. Pemerintah ini harus benar-benar cermat,” tegasnya lagi.
Salah satu sorotannya terkait pengelolaan Perumda Perkebunan Panglungan belum maksimal. Padahal dengan aset lahan produktif mencapai sekitar 90 hektare lebih, apabila hanya puluhan juta ke PAD, tentunya patut dipertanyakan. ”Semisal kalau disewakan saja satu hektare, satu tahunya sekitar Rp 5 juta. Di Panglungan seluas hampir 100 hektare. Logikanya, satu tahun bisa menghasilkan Rp 500 juta,” katanya. Sementara, sekarang, Panglungan hanya mampu memberikan PAD sebesar kurang lebih Rp 60 juta.
Tentu lanjut Sholikin hal ini yang pantut menjadi pertimbangan. Terlebih lagi, rencana penyertaan modal sekitar Rp 7,9 miliar untuk perkebunan Panglungan hanya digunakan untuk infrastruktur saja. ”Penyertaan modal untuk bangunan berarti tambah salah sasaran. Seharusnya berdimensi dengan meningkatkan kinerja dan keuntungan. Apabila digunakan untuk wisata, itu wisata nantinya seperti apa dan modal itu bisa kembali dan berkembang hingga berapa tahun,” tegasnya.
Menurutnya, anggaran yang mencapai miliaran rupiah tersebut bisa dialihkan dengan program yang lebih bermanfaat lainnya. ”Misal anggaran bisa digunakan untuk yang lebih penting seperti memberi stimulus peningkatan ekonomi pendapatan masyarakat,” pungkasnya.
Termasuk sorotannya sebelumnya terhadap kinerja Perumda Aneka Usaha Seger yang dalam beberapa tahun sempat ngeblong. Tidak menyumbang PAD sama sekali. ”Padahal mereka punya banyak bidang usaha, ya laboratorium, klinik, apotek juga percetakan. Sekali lagi, pemkab harus bener-bener cermat,” tegasnya.
Disinggung terkait langkah dewan yang membentuk pansus dan hingga meminta dilakukan audit kepada dua perumda, dia pun mengaku pesimistis. ”Ide audit oke, tapi kalau auditornya yang nunjuk pihak perumda, saya kira tidak pas. Harusnya auditor dari eksternal,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, wacana menambah penyertaan modal Perumda Aneka Usaha Seger dan Perkebunan Panglungan tak luput dari perhatian publik. M. Thamrin Bey pengamat ekonomi mendorong pemkab melakukan audit keuangan perumda sebelum memutuskan memberi suntikan modal.
”Audit harus dilakukan terlebih dulu, biar terang problem perusahaan selama ini di mana, kenapa sulit berkembang,” ungkap Thamrin.
Selama mengikuti perkembangan dua perumda ini, sejak berdiri hingga sekarang, tidak sekali pemkab menggelontorkan anggaran untuk tambahan modal perusahaan. Namun sejauh ini kontribusinya untuk menambah pendapatan daerah masih jauh dari harapan. ”Mulai awal berdiri sampai sekarang terus begitu. Coba dihitung lagi, mulai awal berdiri sampai sekarang sudah berapa suntikan modal dari pemkab? terus mereka sudah memberi PAD ke pemerintah berapa? Jangan sampai hanya memberi suntikan, akhirnya nggak terekam,” kata Thamrin.
Dijelaskan, penyertaan modal selama ini selalu jadi langkah yang diambil. Tanpa melakukan perubahan atau perbaikan dalam perusahaan itu. ”Intinya diaudit dulu, maka akan kelihatan kekurangan dan segala macam. Misalnya kebutuhan dana dan sebagainya,” imbuh dia.
Dari hasil audit itu lanjut Thamrin, menjadi salah satu bekal mengetahui kondisi perusahaan. ”Akhirnya kan tahu boroknya ini apa saja. Dan permasalahan apa saja yang harus diselesaikan, termasuk di antaranya pendanaan,” sambung Thamrin.
Sebelumnya, meski kinerjanya banyak menuai sorotan miring, dua perusahaan daerah (Perumda), yakni Aneka Usaha Seger dan Perkebunan Panglungan lagi-lagi mengajukan suntikan modal. Tak tanggung-tanggung penambahan modal yang minta mencapai belasan miliar.
Sesuai pengajuan, Perumda Aneka Usaha Seger meminta suntikan modal sekitar Rp 13 miliar, sedangkan Perkebunan Panglungan meminta tambahan modal hingga Rp 7 miliar. Hal ini diketahui saat pembahasan pembentukan rancangan peraturan daerah (raperda) penyertaan modal di gedung DPRD Jombang, Senin, (7/2) kemarin.
Nasir Direktur Utama Aneka Usaha Seger mengatakan, penyertaan modal ini nantinya digunakan untuk membeli alat kesehatan. ”Kita ajukan sesuai dengan kebutuhan saja. Kebutuhan kami untuk alat kesehatan,” bebernya.
Selain itu, anggaran juga nantinya akan digunakan untuk membeli peralatan percetakan. ”Ya selain kesehatan kami juga membeli peralatan untuk percetakan juga,” tegas Nasir.
Besaran suntikan modal yang diajukan meencapai sekitar Rp 13 miliar. Kendati demikan, anggaran itu tidak langsung diberikan secara utuh, akan tetapi dibagi hingga lima tahun ke depan. ”Untuk penyertaan modal dianggap multi years lah. Anggaran pertama ini sekitar Rp 2,8 miliar terlebih dahulu,” terangnya.
Sementara, Tjahja Fadjri Direktur perumda Perkebunan Panglungan enggan memberikan keterangan terkait penyertaan modal yang diminta perusahaannya. ”Saya tidak berani memberikan keterangan, takut salah,” ungkapnya singkat.
Untuk diketahui, pengelolaan perumda di Jombang patut mendapat perhatian serius. Data yang dirilis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang, betapa minimnya kontribusi dua perumda atau malah menjadi beban, khususnya Perumda Aneka Usaha Seger yang mencatat tiga tahun berturut-turut ngeblong alias nol pemasukan ke pemkab. Padahal perusahaan ini memiliki sejulah kegiatan produktif, mulai apotek, klinik, laboratorium hingga percetakan. ”Jadi sesuai data, memang sejak tiga tahun berturut-turut, sejak 2018 – 2020 Apotek Seger (Perumda Aneka Usaha Seger, Red) tidak menyumbang PAD sama sekali alias nol,” terang Nashrulloh dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jombang.
Lebih lanjut, Nasrulloh merinci, dari laporan keuangan yang masuk ke pihaknya, pada 2018 Perumda Aneka Usaha Seger tidak menyumbang PAD sama sekali. ”Jadi 2018 PAD-nya nol,” terangnya.
Kondisi yang sama juga terjadi pada 2019 dan 2020. ”Kalau dari laporan, 2019 -2020 nihil alias tidak menyumbang PAD sama sekali,” bebernya.
Berbeda dengan Perumda Aneka Usaha Seger, Perumda Perkebunan Panglungan sesuai data masih mencatat pemasukan. Hanya saja, jika dilihat dari kegiatan usaha yang dijalankan, mengelola lahan produktif sekitar 90 hektare luasanya, pendapatan yang disetor masih jauh dari harapan. Rinciannya, pada 2018, setoran PAD mencapai Rp 57.427.524 dari target Rp 54.427.526. Disusul pada 2019 setoran PAD Rp 42.788.294 dari target Rp 42.381.330. Dan pada 2020 setoran PAD Rp 69.242.062 dari target Rp 69.242.062. Editor : M Nasikhuddin