JOMBANG – Banyaknya keluhan terkait dampak lingkungan yang diakibatkan pengerjaan jembatan baru Ploso tak luput dari perhatian kalangan legislatif. Kemarin, Sadarestuwati, anggota Komisi V DPR RI meninjau progres pembangunan jembatan baru Ploso serta dampak yang ditimbulkan. Ia berharap ada evaluasi terkait dampak pada jalan selama proses pembangunan juga perbaikan jalan usai pembangunan jembatan.
Dari data yang dihimpun, Estu bersama rombongan datang ke lokasi pembangunan Jembatan Ploso sekitar pukul 10.30 dan langsung menuju kantor PT Waskita Karya di Desa Ploso. Dia pun menggelar pertamuan dengan sejumlah pihak.
Di antaranya, dari perwakilan PT Waskita Karya, Balai Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dishub Jombang dan Satlantas Polres Jombang.
Kepada wartawan, Estu menyebut kedatangannya kemarin memang dilakukan untuk melihat perkembangan jalannya proyek pembangunan jembatan baru Ploso.”Kan sejak awal saya yang mengusulkan. Sekarang perjuangan itu sudah menjadi nyata, jembatan sudah dibangun,” ucapnya kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Dalam rapat itu, Estu juga mengakui ada sejumlah dampak yang kurang enak selama proses pembangunan jembatan itu. Seperti kemacetan, juga kerusakan jalan sebagai dampak pengalihan arus. ”Namanya pembangunan, pasti membawa dampak. Masyarakat juga kami harap bersabar sampai Desember nanti,” imbuhnya.
Dalam rapat itu pihaknya mengusulkan agar pihak kepolisian dan Dishub Jombang untuk menghalau sejumlah kendaraan berat yang menuju jembatan Ploso sampai pembangunan selesai. ”Kerja sama lah dengan kepolisian di sana (Kabupaten sekitar,Red) agar kendaraan berat tidak melalui Jombang, kan bisa itu berputar lewat Bojonegoro, untuk mengurangi tingkat kemacetan,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga berharap agar jalur alternatif dari simpang tiga Ploso ke arah Kabuh bisa segera dibuka, meskipun hanya diberlakukan satu jalur saja. Hal itu, disebutnya akan mengurangi penumpukan kendaraan di sekitar proyek yang harus memutar. ”Mulai besok (hari ini) rencananya mulai akan dibuka untuk alternatif itu. Setelah itu dibuka nanti semoga mengurangi kemacetan juga,” lontarnya.
Estu, juga sempat menyoroti sejumlah kerusakan jalan yang ditimbulkan proyek juga penglihan arus lalu lintas akibat pelaksanaan proyek itu. Pihaknya menegaskan, kerusakan itu harus jadi tanggung jawab pelaksana proyek bersama dinas terkait usai jembatan selesai dibangun. ”Tentunya, nanti setelah selesai pembangunan, tugas mereka mengembalikan, membangun kembali. Infrastruktur jalan harus diperbaiki kembali,” tegasnya.
Bahkan, pihaknya menyebut akan memberikan support dari APBN dengan mengusulkannya ke pemerintah pusat, jika dirasa para instansi terkait tak kuat memperbaiki kerusakan jalan itu. ”Karena kan kami punya plan, agar nanti ada pelebaran jalan ke wilayah Mojokerto juga. Ini kan juga untuk mendukung kawasan industri di utara Brantas itu,” pungkasnya.
Editor : M Nasikhuddin