JOMBANG – Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Jombang, bedalih melakukan pengadaan sepeda motor sebanyak 150 unit untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Hanya saja, pengajuan anggaran Rp 3 miliar itu banyak penolakan dari kalangan dewan sehingga rencana tersebut batal.
”Memang kami mengajukan 150 sepeda motor tapi tidak disetujui sehingga batal,” ujar Priadi Kepala Disperta Jombang saat dikonfirmasi, kemarin.
Dirinya mengakui, memang untuk kendaraan operasional PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) masih sangat minin dan rata-rata menggunakan kendaraan pribadinya. ”PPL dituntut hadir mendampingi petani, sementara sepeda hanya 25 persen saja,” katanya.
Priadi menambahkan, beberapa unit kendaraan sepeda motor yang ada saat ini merupakan peninggalan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dulu. Sehingga, sepeda sudah sering mengalami trobel dan menjadikan pekerjaan menjadi tidak optimal. ”Sepeda sering ngadat jadi PPL menggunakan sepeda sendiri-sendiri,” terangnya.
Tidak hanya itu, disperta juga mengklaim pada 2020 lalu, disperta mampu mewujudkan tujuan yang ditetapkan bupati dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). ”Jombang menjadi satu-satunya sektor yang mampu meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (Produk Domestik Regional Bruto )Kabupaten Jombang. Selain itu, produktivitas padi juga naik sesuai dengan target,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, rencana pengadaan 150 unit sepeda motor di Dinas Pertanian (Disperta) Jombang yang dianggarkan sebesar Rp 3 miliar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2021 menjadi sorotan dewan. Sebagian setuju dijalankan, sebagian lainnya meminta program di-cancel.
”Kami bukan menolak tapi tolong di-cancel dulu, dilaksanakan tahun berikutnya. Karena sepeda motor ini tidak urgent sehingga sebaiknya dialihkan anggarannya untuk pos lain yang lebih mendesak,” terang Totok Hadi Riswanto Anggota Komisi B DPRD Jombang, kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Semetara itu, Sunardi Ketua Komisi B DPRD Jombang membenarkan Disperta Jombang mengajukan anggaran untuk sepeda motor. ”Kemarin kita sudah melakukan pembahasan di komisioning terkait anggaran sepeda motor tersebut. Anggarannya sebesar Rp 3 miliar,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.
Ia menambahkan, dalam pembahasan, komisi B memberikan rekomendasi agar besaran anggaran untuk program pengadaan sepeda motor dikurangi. Dan pelaksanaannya bisa bertahap ”Dari hasil komisioning, apabila itu dianggarkan ya separo saja dulu, mengingat saat ini masih masa pandemi,” katanya.
Editor : M Nasikhuddin