JOMBANG – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jombang mengirim data kependudukan ke Badan Pusat Statisik (BPS) Jombang. Itu dilakukan sebagai dasar sensus penduduk secara manual.
Kepala Dispendukcapil Maduqi Zakariya mengungkapkan, untuk sensus penduduk, pihak BPS berkerja sama dengan Dispendukcapil dalam hal menyajikan data berdasarkan NIK.
“Untuk kabupaten/kota diwajibkan menyajikan data sebagai dasar petugas statistik (BPS, Red) melakukan pendataan ke masyarakat. Datanya sudah kami sampaikan seminggu yang lalu,” kata Masduqi Selasa (1/9) kemarin.
Dijelaskan, proses sensus penduduk tahun ini dilakukan secara manual, mengingat pada Februari-Mei lalu, di Jombang sensus dengan sistem online tak sebegitu diminati.
”Hanya berkisar 10 persen saja. Karena itu sensus diperpanjang sampai 15 hari, dimulai hari ini (kemarin, Red). Sekarang menggunakan sistem manual atau door to door. Karena memakai online kemarin di Jombang hanya sekitar 100 ribu sekian jiwa dari jumlah penduduk 1.386.662.000 jiwa,” imbuh dia.
Karena itu lanjut Masduqi, sebagai dasar pihak BPS melakukan sensus secara manual, data yang sudah dikirim diharapkan benar-benar dilakukan verifikasi di lapangan. Tentu sesuai kondisi yang ada.
“Jadi sensus tetap dilakukan BPS bekerja sama dengan dukcapil. Kami ini hanya bertugas menyajikan data,” sambung Masduqi.
Diharapkan, dengan adanya sensus manual itu, data kependudukan di Kabupaten Jombang bisa benar-benar valid. Mengingat, sensus secara manual tenggang waktunya tak sampai satu bulan.
“Jadi semoga saja pendataan di lapangan ini benar-benar valid sesuai kondisi masyarakat. Supaya ke depan ketika ada verifikasi mungkin bantuan dan sebagainya tidak ada masalah,” beber dia.
Diakui Masduqi, memang data kependudukan sangat dinamis. Setiap hari dipastikan terjadi perubahan data. Berdasarkan data yang dikantongi, rata-rata dalam sehari ada 400 perubahan data.
“Ini data yang kami sampaikan ke statistik (BPS, Red) sudah satu minggu, sehingga tidak menutup kemungkinann di lapangan ada perubahan. Bisa meninggal, melahirkan dan sebagainya,” ungkap Masduqi.
Sehingga data yang sudah dikirim, diharapkan tetap dilakukan verifikasi pihak sensus kependudukan. “Jangan sampai data ini dibiarkan, karena setiap saat berubah. Di dalam data ini mencantumkan status pekerjaan. Sehingga benar-benar dicek teman-teman statistik (BPS, Red), apakah sudah sesuai dengan kondisi yang sekarang,” terang dia.
Sebab kata dia, hasil sensus kependudukan BPS dipergunakan untuk 10 tahun ke depan. “Jadi sensus ini dilakukan setiap 10 tahun sekali. Hasil tahun ini untuk tahun berikutnya, makanya semoga benar-benar valid sesuai kondisi di lapangan,” pungkas Masduqi.
Berharap Ada Pendampingan dari Desa
SEMENTARA itu, guna mensukseskan program sensus penduduk manual, Dispendukcapil Jombang menilai pentingnya melibatkan peran aktif pemerintah desa.
Itu dilakukan agar ke depan data kependudukan yang diperoleh benar-benar valid sesuai kondisi di lapangan.
“Dalam pelaksanaan ini saya berharap desa bisa memfasilitasi pada petugas statistik (BPS, Red) untuk melakukan pendampingan. Dengan harapan, ketika ada data ternyata tidak sinkron, baik RT/RW atau kasun bisa menjelaskan ke petugas,” kata Masduqi Zakariya Kepala Dispendukcapil Jombang Selasa (1/9) kemarin.
Menurutnya, salah satu tantangan petugas saat melakukan sensus penduduk, dihadapkan pada data kependudukan yang selalu dinamis.
“Karenanya, dengan dukungan pemdes diharapkan data yang didapat petugas di lapangan valid. Sebab, yang paling tahu kondisi di lingkungannya pemerintah desa. itu jug akan banyak membantu petugas,” bebernya.
Menurut dia, out put sensus penduduk nantinya juga dibutuhkan dinas. Sebab, data tersebut diperlukan untuk updating data kependudukan.
“Misal ada warga yang masih memakai KTP atau KK lama secara nasional tidak berlaku. Maka data seperti itu yang kami dapat. Karena hasil sensus disampaikan ke pusat kami menerima tembusan saja,” sambung Masduqi.
Adanya perubahan itu lanjut dia, nantinya ditindaklanjuti. Pihaknya bisa menyampaikan ke desa agar dilakukan perubahan. “Jadi kita perbaiki sambil jalan. Makanya harapannya dari desa bisa menugaskan RT atau RW mendampingi petugas supaya data yang diperoleh valid,” terang dia.
Tidak hanya itu, dia juga berharap, warga yang selama ini belum masuk data kependudukan bisa terlacak. “Dengan kondisi apapun, entah terlentang di rumah atau, jangan sampai ada data yang disembunyikan keluarga karena malu. Sampai sekarang masih banyak yang menyembunyikan, bagaimana pun mereka punya hak terdata,” pungkas Masduqi.
Editor : Binti Rohmatin