JOMBANG – Rencana pengangkatan tenaga ahli bupati (non-PNS) mendapat tanggapan dari pemerhati publik. Aan Anshori, Direktur Link (Lingkar Indonesia untuk Keadilan) Jombang meminta Bupati Jombang lebih terbuka.
Salah satunya pada anggaran yang dipergunakan untuk para tenaga ahli itu. Karena biaya untuk honor bagi tenaga ahli bersumber dari APBD. ’’Harus dipergunakan seefektif mungkin. Jangan sampai ada pemborosan yang tidak perlu,’’ kata Aan kemarin (27/12).
Aan menilai pengangkatan tenaga ahli oleh bupati tidak ada masalah. Dengan catatan jika dibutuhkan. ’’Jadi sah-sah sana, namun ada tiga hipotesis yang patut dicermati,’’ imbuh dia.
Pertama yakni sejauhmana posisi tenaga ahli itu tidak diobral demi membayar jasa politik para pihak yang mensukseskan Murah (Mundjidah-Sumrambah) saat pilbup. ’’Jika ini terjadi, maka secara etis tidak patut dilaksanakan,’’ tutur dia.
Kedua masih menurut Aan, bupati harus benar-benar terbuka terkait personel tenaga ahli itu. Terutama mereka yang direkrut. ’’Mestinya lebih terbuka menyangkut kualifikasi apa yang dibutuhkan. Akan lebih baik lagi jika ada rekrutmen terbuka yang jelas terkait posisi itu, agar tidak menimbulkan kegaduhan,’’ sambung Aan.
Ketiga lanjut dia, adanya tenaga ahli (non-PNS) bisa jadi semakin memperlihatkan bupati ragu dengan kualitas PNS dan pejabat di lingkup Pemkab Jombang. Mengingat untuk saat ini sudah ada staf ahli di pemkab.
’’Jadi adanya pengisian tenaga ahli di luar staf ahli pada dasarnya merupakan puncak gunung es keraguan bupati atas kualitas ribuan PNS yang selama ini menjadi bawahannya,” imbuhnya.
Jika itu benar, menurut Aan tidak mungkin kondisi birokrasi yang ada ideal untuk mengawal pembangunan selama lima tahun. “Bupati mungkin sudah merasakan komunikasi dengan pejabat bawahannya tidak lancar. Ini kan bahaya, keberadaan tenaga ahli ini bisa memperkeruh suasana,” pungkas Aan. (*)
Editor : Binti Rohmatin