Massa yang didominasi emak-emak ini mulai tiba sekitar pukul 11.00. Beraksi dengan poster, massa sempat berdiri di depan gapura balai desa sebelum akhirnya masuk ke pendopo. Dalam poster itu tertulis jika mereka meminta agar dua perangkat desa tetap dipertahankan. Mereka menuliskan potongan uang itu adalah sedekah kepada perangkat desa.
“Tidak ada pungli, pemaksaan, ini murni tanda terimakasih kami kepada aparat desa karena telah mendapat bantuan,” ucap Lifiati, 50, salah seorang perwakilan aksi. Kendati menolak dikatakan pungli, ia mengakui ada pungutan bantuan yang diterimanya.
“Pertama dapat Rp 600 ribu, kedua Rp 300 ribu, untuk pemotongan terakhir Rp 25 ribu, yang pertama Rp 100 ribu, jadi totalnya Rp 125 ribu,” ungkapnya. Seluruh uang yang dipungut itu telah dikembalikan.
Pihaknya juga tak sependapat dengan demo sebelumnya karena tak mewakili penerima bantuan yang asli. “Harapannya ke depan damai, tidak ada gini-gini lagi, dapat bantuan lagi,” pungkasnya.
Baik Pj kades maupun Sekdes tak terlihat menemui massa di depan. Setelah puas mengutarakan unek-uneknya, para pendemo kemudian meninggalkan balaidesa. “Sekali lagi, kita fasilitasi saja, kami tidak melarang juga tidak menyuruh, silakan demo asalkan damai. Untuk tuntutan kita tampung dan sampaikan ke atasan,” tegas Harus Sekdes Gumulan.
Selanjutnya.....
Inspektorat Turun ke Desa
Sementara itu, sekitar 15.00, tim Inspektorat Jombang datang ke Kantor Desa Gumulan. Petugas yang terdiri dua laki-laki dan dua perempuan ini langsung masuk ke kantor desa. Tujuannya, melakukan penggalian data soal kasus dugaan pungli bansos migor. Termasuk menemui sejumlah perangkat desa di dalam kantor.
Sayangnya, pertemuan berlangsung tertutup. Sekitar 30 menit setelahnya, petugas keluar dari ruang balai desa. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menuju mobil dinas dan bergegas pergi. Dikonfirmasi terpisah, Eka Suprasetyo AP Inspektur Jombang membenarkan kedatangan empat anak buahnya ke kantor Desa Gumulan.
“Jadi teman-teman tadi datang untuk melakukan penggalian data soal bansos migor, bagaimana pelaksanaannya, terus mekanismenya seperti apa,” ucapnya. Dari temuan awal itu memang ada upaya pemungutan. Namun, seluruh pungutan sudah dikembalikan. “Jadi kalau sudah dikembalikan, berarti tidak ada kerugian negara,” tambah dia.
Disinggung soal tindak lanjut dari pengumpulan data itu, pihaknya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Hasil penggalian data akan dibahas bersama tim. “Sementara untuk pembinaan tentu nanti ada Camat dan DPMD,” pungkas Eka. (riz/bin) Editor : Achmad RW