JOMBANG – Siswa Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 1 Jombang sudah lebih dari sepekan mengenyam bangku sekolah.
Namun, pembangunan gedung tempat mereka belajar di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, belum sepenuhnya tuntas.
Pemkab Jombang bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana turun melakukan monitoring dan evaluasi (monev) keseluruhan fasilitas.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang Agung Hariadi mengatakan, tim dari balai Kementerian PU sebenarnya sudah turun ke lokasi Sabtu (8/8).
”Rencananya akan ditindaklanjuti lagi Rabu (12/8) untuk monitoring dan evaluasinya.
Salah satu agenda monev kemungkinan sekaligus dilakukan opname pada pekerjaan fisik,” terangnya, Senin (10/8).
Agung mengungkapkan, dari hasil peninjauan sebelumnya, sejumlah pekerjaan fisik belum sepenuhnya rampung.
Pengaspalan jalan, finishing beberapa gedung, hingga pembangunan rumah susun (rusun) guru masih berlangsung.
”Yang kurang dan masih dikerjakan di rusun guru, lainnya tinggal finishing.
Artinya menurut saya belum selesai 100 persen,” bebernya.
Meski begitu, Dinsos Jombang hanya bisa memberikan masukan.
Sebab, kontrak pekerjaan fisik sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian PU.
”Istilahnya kami memberikan masukan saja.
Karena kontraknya dengan Kementerian PU,” tegas Agung.
Seperti diberitakan sebelumnya, kegiatan belajar mengajar (KBM) di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jombang dimulai bersamaan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) sejak Kamis (30/7) lalu.
Baca Juga: 200 Kepala SD dan SMP di Jombang Digembleng, Disdikbud Siapkan Pemimpin Sekolah yang Lebih Kompeten
Meski demikian, aktivitas pembelajaran belum sepenuhnya berjalan normal karena pembangunan gedung di Desa Tunggorono belum rampung 100 persen.
Untuk menjamin keselamatan siswa, pihak sekolah bersama tim transisi dan pelaksana proyek melokalisir area pembelajaran.
Sejumlah titik yang masih dalam proses pembangunan dipasangi tanda pembatas agar tidak dapat diakses siswa.
Pemerintah pusat sebelumnya telah memperpanjang masa kontrak proyek hingga 8 Agustus agar pekerjaan yang masih tersisa dapat diselesaikan.
”**Informasi yang kami terima dari PPK Kementerian PU ada perpanjangan kontrak sampai 8 Agustus.
Informasi itu kami dapat saat verifikasi lapangan,” ujar** Kepala Dinsos Jombang Agung Hariadi.
Pembangunan Sekolah Rakyat dikerjakan PT Waskita Karya dengan nilai kontrak Rp 1,165 triliun untuk lima daerah, yakni Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Tuban.
(fid/naz)