Kabar baik datang dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jombang. Upaya panjang dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) membuahkan hasil setelah Kemenag Jombang dinyatakan lolos tahap penilaian Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI.
Dengan capaian itu, Kemenag Jombang berhak melangkah ke tahap berikutnya, yakni penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PANRB dalam upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Hasil tersebut diumumkan dalam Zoom Meeting Pengumuman Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2026 yang diikuti jajaran Kemenag Jombang, Rabu (17/6).
”Alhamdulillah, Kemenag Jombang berhasil melewati tahap penilaian Tim Penilai Internal. Ini menjadi motivasi bagi seluruh tim untuk terus melakukan perbaikan dan penguatan implementasi Zona Integritas.
Kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi penilaian Tim Penilai Nasional agar dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi,” ujar Ketua Tim Zona Integritas Kemenag Jombang, Arif Hidayatulloh.
Menurutnya, keberhasilan lolos ke tahap nasional merupakan hasil kerja bersama seluruh pegawai dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pelayanan.
Baca Juga: SMK Gajah Mada Jombang Cetak Cyber Warrior Berbasis Pesantren, Ini Keunggulannya
Berdasarkan paparan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, dari 121 satuan kerja (satker) yang diusulkan sebagai calon WBK atau pilot project Sekretariat Jenderal, hanya 70 satker yang memenuhi syarat administrasi. Setelah melalui tahap pembuktian dan uji realitas, jumlah tersebut menyusut menjadi 33 satker yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai kandidat yang akan diajukan ke Tim Penilai Nasional.
Data evaluasi menunjukkan hanya sekitar 27,27 persen dari total usulan awal yang berhasil lolos hingga tahap akhir penilaian internal. Sementara itu, secara nasional terdapat 35 satker yang lolos ke tahap nasional, terdiri atas 33 satker calon predikat WBK dan 2 satker calon predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia.
Proses evaluasi yang ketat menunjukkan, predikat WBK tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi, tetapi juga harus dibuktikan melalui implementasi nyata di lapangan, termasuk kualitas layanan, inovasi, dan budaya integritas yang dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Muhajir, yang saat ini masih bertugas dalam penyelenggaraan ibadah haji, menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim pembangunan Zona Integritas melalui pesan WhatsApp. ”Terima kasih para pejuang Zona Integritas Kemenag Jombang. Semoga ini semakin memotivasi kita semua untuk semakin mantab melakukan pembangunan Zona Integritas di Kemenag Jombang,” tulis Muhajir.
Menurut Muhajir, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh ASN Kemenag Jombang dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Ia berharap semangat pembangunan Zona Integritas terus dipertahankan dan ditingkatkan hingga proses penilaian nasional selesai.
Dengan lolosnya Kemenag Jombang ke tahap penilaian nasional, harapan untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2026 semakin terbuka. Kemenag Jombang berkomitmen terus memperkuat enam area perubahan Zona Integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat sebagai wujud nyata reformasi birokrasi yang berkelanjutan. (naz)
Editor : Anggi Fridianto