JOMBANG - Pemkab Jombang memperketat proses seleksi calon peserta program Sekolah Rakyat.
Untuk memastikan tepat sasaran, tim gabungan turun langsung ke lapangan melakukan validasi data secara door to door atau dari rumah ke rumah calon siswa, Senin (8/6).
Kegiatan dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bersama Kepala BPS Jombang Mouna Sri Wahyuni, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wor Windari, serta Kepala Dinas Sosial Agung Hariadi. Turut mendampingi camat, pemerintah desa, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Sekdakab Jombang Agus Purnomo menegaskan, tim melakukan pencocokan data calon siswa yang tertera dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan kondisi riil keluarga. Validasi menjadi tahapan krusial agar program tidak salah sasaran.
”Sesuai arahan Abah Bupati, hari ini kami turun ke lapangan untuk memastikan kondisi riil calon siswa. Data yang ada di DTSEN kami cocokkan dengan fakta di lapangan sehingga program ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Menurut Agus, Jombang mendapat kuota 270 siswa untuk program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027.
Baca Juga: Kontraktor Sekolah Rakyat Jombang Jamin Gedung Siap Akhir Juni
Kuota tersebut terbagi untuk tiga jenjang pendidikan, masing-masing 90 siswa di SD, SMP, dan SMA. Hingga kini, tercatat 208 calon siswa SMA, 203 SMP, dan 66 SD yang masih dalam proses verifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria penerima manfaat.
”Harapan kami, Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu sekaligus memutus rantai kemiskinan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Jombang Agung Hariadi menjelaskan mekanisme seleksi tahun ini menggunakan sistem multy entry multy exit sesuai arahan Kementerian Sosial.
Baca Juga: Kemenag Jombang Tegaskan Madrasah Dilarang Tahan Ijazah Siswa, Ini Risikonya Bagi Sekolah Bandel
Skema ini memungkinkan peserta tidak harus selalu berasal dari kelas awal pada tiap jenjang.
Ia menyebut prioritas utama program adalah anak-anak yang rentan putus sekolah.
”Selain desil 1 dan desil 2 dalam DTSEN, apabila ditemukan keluarga tidak mampu yang belum masuk dalam basis data, akan dilakukan ground check kembali untuk memastikan kelayakannya,” jelasnya. (yan/naz)
Editor : Anggi Fridianto