JOMBANG - Pemkab Jombang mengebut rekrutmen calon siswa Sekolah Rakyat (SR) untuk tahun ajaran baru Juli mendatang meski gedung belum siap.
Agar program pendidikan gratis ini benar-benar menyasar keluarga miskin, pemerintah desa (pemdes) dilibatkan dalam proses penjangkauan.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Jombang Dheny Widiyastiti menegaskan, keterlibatan pemdes penting untuk memastikan penerima sesuai kriteria pemerintah pusat. ”Tentu kita melibatkan pemdes guna memastikan program pendidikan ini tepat sasaran,” ujarnya.
Mekanisme penjangkauan dilakukan bersama Pendamping Keluarga Harapan (PKH) dengan arahan kepala desa maupun lurah setempat. ”Dalam prosesnya juga bisa dilakukan sosialisasi,” tambahnya.
Baca Juga: Jelang Tahun Ajaran Baru, Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat di Jombang Terus Dikebut
Sasaran utama program SR adalah anak-anak dari kelompok masyarakat desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Program Sekolah Rakyat ini memang diperuntukkan bagi anak-anak terlantar dan putus sekolah. Jadi tidak mengambil siswa yang saat ini masih aktif bersekolah,” tegas Dheny.
Sementara itu, pembangunan gedung baru SR di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, terus dikebut. Gedung tersebut diproyeksikan menampung hingga 1.000 siswa. “Masih dalam pembangunan, kapasitasnya adalah 1.000 siswa,” ungkap Dheny.
Sembari menunggu rampungnya gedung baru, kegiatan belajar mengajar sementara dilaksanakan di SR SKB Mojoagung dengan jumlah sekitar 100 siswa.
Untuk penerimaan tahun ajaran 2026, Jombang mendapat kuota 270 siswa baru dari Kementerian Sosial. Tambahan tersebut terdiri atas 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. ”Saat ini Dinsos masih melakukan proses penjangkauan dan pendataan calon peserta,” jelasnya.
Dinsos juga telah menerima data BNBA (By Name By Address) sebanyak 58.635 dari pemerintah pusat yang kini diverifikasi bertahap.
“Data dari pusat kami sisir terlebih dahulu untuk memastikan calon siswa sesuai kriteria penerima program,” katanya.
Kepala Sekolah SR Terintegrasi 8 Jombang Andik Minarto menambahkan, saat ini ada 100 siswa jenjang SMP dan SMA yang bersekolah di SR Desa Mancilan, Mojoagung. Jika ditambah 270 siswa baru, total peserta didik menjadi 370. “Kami siap dari sisi pembelajaran maupun pengelolaan asrama untuk semua jenjang,” ujarnya.
Terkait penggunaan gedung baru di Tunggorono, Andik menyebut masih menunggu koordinasi lebih lanjut. ”Untuk penjangkauan siswa baru 2026/2027 tetap dilaksanakan sesuai instruksi. Mengenai pengelolaannya, apakah proses pembangunan gedung baru rampung atau belum, nantinya akan ada koordinasi lebih lanjut,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, penambahan kuota siswa baru Sekolah Rakyat (SR) Kabupaten Jombang tahun ajaran 2026/2027 sebanyak 270 siswa memunculkan persoalan baru.
Baca Juga: Jelang Tahun Ajaran Baru, Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat di Jombang Terus Dikebut
Gedung sementara SR di SKB Mojoagung dipastikan tidak mampu menampung lonjakan jumlah siswa. Di sisi lain, pembangunan gedung permanen SR di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang masih jauh dari kata rampung. Hingga awal Mei realisasi pembangunan baru tercapai sekitar 58 persen.
”Kami sudah koordinasi dengan pihak proyeknya, disampaikan progresnya itu 58 persen,’’ terangnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang Agung Hariadi, Jumat (8/5).
Gedung sementara SR di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, dipastikan tidak mampu menampung seluruh siswa. ’’Kalau di Mojoagung tidak mampu. Artinya jumlah total sampai 370 siswa. Jadi nanti simulasinya bagaimana, dan ditaruh di mana, akan kami siapkan skenarionya,’’ katanya.
Menyikapi hal itu, Pemkab Jombang bergerak cepat dengan mendatangi Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memastikan proyek rampung sebelum tahun ajaran baru dimulai Juli mendatang. Kepala Dinas Sosial Jombang, Agung Hariadi, menyebut dirinya mendampingi Bupati Jombang Warsubi melakukan koordinasi langsung dengan Kemensos pada Senin (11/5).
”Dari hasil pertemuan di sana dijamin pembangunan selesai saat tahun ajaran baru. Kewenangan (pembangunan gedung permanen) memang ada di Kemensos dan Kementerian PU,” ujarnya.
Meski mendapat jaminan dari pusat proyek rampung tahun ajaran baru mendang, Pemkab tetap menyiapkan langkah antisipasi bila realisasi pembangunan molor. ”Kalau ternyata nanti tidak sesuai, kita harus menyiapkan apa, itu akan dibahas bersama lagi,” imbuh Agung. (ang/naz)
Editor : Anggi Fridianto