RadarJombang.id – Rehab 19 SD Negeri dengan total anggaran Rp 1,8 miliar belum berjalan hingga sekarang.
Saat ini masih tahap penunjukan penyedia melalui sistem pengadaan langsung. Pelaksanaan rehabilitasi segera dimulai bulan ini.
’’Perencanaan sudah selesai. Bulan ini mulai proses pelaksanaan fisiknya. Tinggal menunggu arahan pimpinan terkait pelaksanaan launching,’’ kata Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Rhendra Kusuma, (8/5).
Baca Juga: Digelontor Rp 1,1 Miliar, Rehab 6 SMPN di Jombang Masih Tahap Perencanaan
Seluruh perencanaan rehabilitasi sekolah telah selesai dilakukan. Total terdapat 19 sekolah yang akan direhabilitasi tahun ini.
Sebanyak 14 sekolah dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang. Sedangkan sisanya berasal dari dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
’’Total 19 sekolah, 14 dari APBD dan lima dari pokir,’’ ucapnya.
Rincian program rehabilitasi tersebut, pembangunan musala SDN Godong Kecamatan Gudo. Pembangunan toilet SDN Alang-Alang Caruban 2 Kecamatan Jogoroto. Serta pembangunan toilet SDN Sugihwaras 1 Kecamatan Ngoro.
Juga rehabilitasi perpustakaan SDN Kaliwungu 2 Kecamatan Jombang dan SDN Ngoro 3 Kecamatan Ngoro.
Rehabilitasi juga menyasar pagar dan gapura SDN Godong Kecamatan Gudo. Lapangan olahraga SDN Tampingmojo Kecamatan Tembelang.
Serta toilet di SDN Jatigedong 1 Kecamatan Ploso dan SDN Sepanyul Kecamatan Gudo. Juga rehab gedung serbaguna SDN Mojokrapak 2 Kecamatan Tembelang.
Untuk ruang kelas, rehabilitasi dilakukan di SDN Karangwinongan Kecamatan Mojoagung. SDN Tengaran 2 Kecamatan Peterongan. SDN Candimulyo Kecamatan Jombang. SDN Ngoro 2 Kecamatan Ngoro. SDN Karangan 1 Kecamatan Bareng.
SDN Jarak 1 Kecamatan Jogoroto. SDN Ploso Kecamatan Ploso. SDN Sumbermulyo 1 Kecamatan Jogoroto. Serta SDN Morosunggingan Kecamatan Peterongan.
Seluruh proyek rehabilitasi dilakukan menggunakan mekanisme pengadaan langsung melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Saat ini penyedia jasa sudah mulai diproses, namun belum memasuki tahap penandatanganan kontrak kerja.
”Penyedia sudah dalam proses. Nanti setelah penawaran masuk dan sesuai, baru dilakukan SPK (surat perintah kerja),” terangnya.
Satu penyedia jasa hanya menangani satu paket pekerjaan rehabilitasi sekolah. ’’Karena paketnya kecil, rata-rata satu penyedia mengerjakan satu sekolah. Harapannya penyedia lokal di Jombang bisa ikut mengerjakan,” jelasnya.
Rehabilitasi yang dilakukan menyasar bangunan sekolah dengan kategori kerusakan sedang. Sesuai aturan kementerian, tingkat kerusakan yang dapat ditangani melalui APBD maupun APBN berada pada kisaran 30 hingga 60 persen.
Penentuan tingkat kerusakan dilakukan melalui analisa teknis bersama konsultan dan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang.
”Kita analisa dulu tingkat kerusakannya bersama konsultan. Setelah itu diverifikasi lagi oleh PUPR sebelum disetujui,” ungkap Rhendra.
Untuk pelaksanaan pekerjaan, Dinas Pendidikan menargetkan seluruh rehabilitasi dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 60 hari sejak surat perintah kerja (SPK) diterbitkan.
”Karena waktunya mepet, target penyelesaian 60 hari sejak SPK,” tegasnya. (wen/jif)
Editor : Achmad RW