Radarjombang.id - Kepastian jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Jombang yang akan mendapatkan bantuan rehabilitasi (revit) tahun ini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Hingga kemarin, hasil penetapan belum diumumkan.
’’Belum keluar SK penetapannya. Biasanya sekitar Mei baru ada informasi resminya,’’ kata Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Eko Sisprihantono, kemarin.
Jumlah SMP yang mengusulkan program revit cukup banyak. ’’Lebih dari 20 SMP mengusulkan program revitalisasi,’’ terangnya.
Penyampaian usulan didasarkan pada kondisi sarana dan prasarana sekolah yang mengalami kerusakan, baik kategori sedang maupun berat.
Penentuan sekolah penerima bantuan tidak melalui rekomendasi langsung dari dinas. Seluruh proses seleksi dilakukan oleh kementerian berdasarkan berdasar data yang diinput oleh masing-masing sekolah melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
’’Sekolah menginput kondisi sarpras (sarana prasarana) yang kurang atau rusak di Dapodik. Dari situ kementerian yang melakukan verifikasi dan menentukan apakah layak atau tidak,’’ jelasnya.
Dengan mekanisme tersebut, dinas tidak memiliki kewenangan dalam menunjuk sekolah penerima bantuan. Seluruh keputusan sepenuhnya berada di pemerintah pusat berdasarkan hasil verifikasi data yang masuk.
Pada 2025, total ada 12 SMP yang menerima program revitalisasi dari pemerintah pusat. Delapan dari SMP negeri. Rinciannya, SMPN 2 Megaluh, SMPN 2 Jogoroto, SMPN 3 Jombang dan SMPN 1 Mojowarno. Serta SMPN 3 Mojoagung, SMPN Ngusikan, SMPN 2 Bareng dan SMPN 2 Wonosalam. Total anggaran untuk SMPN Rp 12,9 miliar.
Sementara empat lainnya SMP swasta. Rinciannya, SMP Muhammadiyah 1 Jombang, SMP Al Asfiyah, SMP Mamba’ul Maarif, dan SMP Pancasila, dengan total anggaran Rp 3,5 miliar. (wen/jif)
Editor : Anggi Fridianto