RadarJombang.id - Sebanyak 5.404 anak di Kabupaten Jombang tercatat tak bersekolah meski di usia sekolah.
Namun, alasan anak tak sekolah ini bukan disebabkan oleh faktor ekonomi.
Berdasarkan rilis Data Pokok Pendidikan Kabupaten Jombang, mayoritas karena minatnya untuk bersekolah tidak ada.
”Kalau faktor ekonomi bukan jadi sebab utama, kalaupun ada sangat sedikit, karena sekolah kan sekarang gratis,” kata Kabid Pembinaan PAUD dan PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Kasmuji Raharja, Sabtu (17/11).
Penyebab utamanya, lanjut Kasmuji, lebih karena faktor mereka tidak ingin sekolah.
Juga ada anak yang berkebutuhan khusus atau memiliki hambatan sehingga tidak sekolah.
Bahkan ada juga ada yang terdata tidak sekolah karena tidak diketahui keberadaannya.
”Data tersebut telah kami lakukan validasi, di dapodik (data pokok pendidikan),” katanya.
Dari data yang telah didapatkan, jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Jombang tidak hanya dari anak-anak pinggiran, anak yang tinggal di Kecamatan kota juga banyak yang tidak sekolah.
Dan merata di semua desa dan seluruh kecamatan. ”Ya sesuai data itu, menyebar di semua kecamatan dan desa," katanya.
Pendataan ATS hingga rencana Pemkab Jombang membentuk satgas ATS dilakukan untuk meningkatkan indeks pembangunan masyarakat (IPM) di sektor pendidikan.
Di mana per 2023 kemarin, IPM Kabupaten Jombang di angka 75,16.
”IPM dinilai dari banyak faktor, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, nah indikator masing-masing juga berbeda-beda, kita dinas pendidikan menangani yang sektor pendidikan,” katanya.
Sebelumnya, data 5.404 anak tidak sekolah terbagi menjadi tiga kategori. Pertama BPB (belum pernah bersekolah) sebanyak 2.300 anak.
Kedua, DO (dropout) sebanyak 1.931 anak. Ketiga LTM (lulus tidak melanjutkan) sebanyak 1.173 anak.
Dari keprihatinan tersebut, Pemkab Jombang berinisiatif untuk membuat satgas ATS kembali ke sekolah.
Saat ini, satgas sedang dalam pengusulan penerbitan keputusan bupati. Setelah terbentuk, maka dinas P dan K yang akan mewadahi siswa itu untuk bersekolah lagi di pendidikan kesetaraan.
Kepala desa berperan untuk melakukan pendekatan sampai anak masuk sekolah. Mengapa pendidikan kesetaraan?
Menurutnya, pendidikan kersetaraan lebih efektif, karena pembelajaran tidak dilakukan setiap hari.
”Sehingga tidak mengganggu, jika anak sudah bekerja. Bahkan lembaga pendidikan kesetaraan siap turun gunung untuk memberikan materi ke desa-desa,” imbuhnya.(wen/naz/riz)
Editor : Achmad RW