RadarJombang.id - Adanya kabar batalnya rekor MURI jaranan dor mendapat respons dari kalangan DPRD Jombang.
Wakil rakyat mendorong pemerintah kembali melakukan kajian tentang kesiapan program tersebut.
’’Dengan kasus kemarin dan penggantian kepala dinas P dan K yang baru, harap dinas melakukan kajian kembali,’’ kata M Syarif Hidayatullah, anggota DPRD Jombang dari partai Demokrat.
Dia mengungkapkan, dinas harus turun ke bawah langsung untuk melihat persiapan dan kondisi di sekolah-sekolah.
’’Kalau memang sudah siap dan sudah disepakati, ya monggo saja dilanjutkan,’’ ucapnya.
Apabila tidak siap dan justru membebani siswa dan orang tua, program tersebut sebaiknya dibatalkan.
’’Apabila kondisi di lapangan tidak siap, ya dibatalkan,’’ pintanya.
Dia mengaku banyak menerima keluhan terkait dengan rencana pemkab memecahkan rekor MURI jaranan dor tersebut.
’’Memang siswa dan wali murid tidak diwajibkan membeli properti jaranannya. Tetapi harus punya pada hari H,’’ tegasnya.
Dia berharap, pemerintah bisa menyikapi hal ini dengan baik.
’’Sehingga yang direncanakan pemerintah betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat,’’ tegasnya.
Baca Juga: Puluhan Pemuda Plandaan Jombang Tawuran Usai Nonton Jaranan, Satu Terjatuh Diseret dan Dipukuli
Pengasuh Asrama Sulaiman Bilqis dan Bilqis 2 PP Darul Ulum Rejoso ini juga menyampaikan, menggelar jaranan masal kurang pas dengan predikat Jombang sebagai kota santri.
’’Para kiai banyak yang kurang sreg dengan rencana rekor MURI jaranan dor ini. Mereka khawatir SD dan SMP akan semakin kekurangan murid kalau siswanya diajak jaranan. Sebab orang tua sekarang lebih senang anaknya dididik agama,’’ bebernya. (yan/jif/riz)
Editor : Achmad RW