RadarJombang.id - Upaya Pemkab Jombang berburu rekor MURI jaranan dor terus menuai sorotan.
Aan Anshori, Direktur Lingkar Indonesia untuk keadilan (LInK) Jombang menyebut kebijakan itu menggelikan.
Terlebih, pengerahan massa siswa terkesan dipaksakan dengan semua biaya dibebankan orang tua.
“Dengan segala kontroversinya, kebijakan ini menurut saya tentu sangat menggelikan,” terangnya (1/5).
Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat kebijakan itu menggelikan.
Pertama, alasan memilih kesenian jaranan dor sebagai hal yang akan dipecahkan rekornya.
“Jombang itu kan tidak cukup terkenal muatan lokal soal jaranan dor. Jadi kalau tiba-tiba ada pengerahan massa siswa ya terkesan dipaksakan,” ungkapnya.
Terlebih, selama ini tak terlihat upaya Pemkab Jombang sebelumnya untuk mengenalkan atau memberdayakan kesenian jaranan dor.
“Ada upaya apa selama ini merawat jaranan dor, kok terus tiba-tiba naik?” tanya dia.
Menurut Aan, perlu juga digali siapa pengusul dan pihak yang memiliki ide terkait kebijakan konyol yang terkesan memaksakan ini.
“Kalau Dinas P dan K murni, alasannya apa harus jelas, tapi kalau itu permintaan Pj bupati, kebijakan itu akan dilihat publik sebagai penguat kalau Pj bupati sedang menaikkan politik elektoral,” lontarnya.
Apalagi, kebijakan itu diambil terkesan sepihak karena tidak melibatkan guru hingga pembimbing kesenian di sekolah.
“Juga ternyata banyak dikeluhkan walimurid karena membebani mereka,” tambah Aan.
Karena itu, dirinya mendorong DPRD Jombang segera memanggil Pj Bupati dan OPD terkait untuk membahas masalah jaranan dor.
Kebijakan itu menurutnya perlu ditinjau ulang agar tak jadi alat politik praktis yang akan membani masyarakat.
“Ini catatan yang harus dicamkan untuk Pj Bupati Jombang dan OPD yang terlibat,” pungkasnya. (riz/bin/riz)
Editor : Achmad RW